LBH Gugat Tim Asistensi Hukum Wiranto ke PTUN

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto berbicara pada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menggugat Tim Asistensi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara *PTUN).

Dalam gugatan itu, kedua lembaga menuntut agar tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menkopolhukam Nomor 38 Tahun 2019 tersebut dibubarkan.

"Memerintahkan Menkopolhukam untuk mencabut Kepmenkopolhukam No. 38 Tahun 2019," kata Ketua Umum YLBHI, Asfinawati dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2019.

Menkopolhukam Wiranto membentuk tim tersebut pada 8 Mei 2019. Dalam surat pembentukannya, tugas Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam meliputi tiga hal. Pertama, melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca-pemilihan umum serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum.

Tugas kedua, memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kajian hukum sebagaimana hasil kajian dan asistensi hukum sesuai kewenangan.

Dalam SK tersebut, Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam dapat melibatkan para tokoh dan pakar hukum serta organisasi profesi hukum untuk ikut serta berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan. Terkait masa tugas, SK tersebut menyatakan bahwa Tim bertugas sejak 8 Mei hingga 31 Oktober 2019.

YLBHI dan LBH Jakarta menggugat pembentukan itu Karana mengancam Demokrasi dan HAM. Asfinawati mengatakan pembentukan tim juga bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum, serta berpotensi terjadi maladministrasi.

Direktur LBH Jakarta Arief Maulana mengatakan keberadaan tim asistensi hukum itu juga mengancam tidak memenuhi syarat perbuatan negara dan pembatasan HAM dalam situasi darurat dan krisis serta bertentangan dengan jaminan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. "Penerbitan Kepmen dan pemasalahan Hukum dan HAM yang timbul mendapat respon yang keras dari publik," katanya.






Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

3 hari lalu

Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

Bambang Widjojanto ingat betul Adnan Buyung Nasution yang memberinya jalan di LBH dan YLBHI kemudian. Begini kesannya terhadap pendekar hukum itu.


Ferdy Sambo Gugat Hasil Sidang Etik ke PTUN, Pengamat Waspadai Hakim Masuk Angin

3 hari lalu

Ferdy Sambo Gugat Hasil Sidang Etik ke PTUN, Pengamat Waspadai Hakim Masuk Angin

Gugatan Ferdy Sambo di PTUN disebut bisa dikabulkan jika hakimnya masuk angin.


7 Tahun Pendekar Hukum Adnan Buyung Nasution Berpulang, Kisah Mendirikan LBH dan YLBHI

3 hari lalu

7 Tahun Pendekar Hukum Adnan Buyung Nasution Berpulang, Kisah Mendirikan LBH dan YLBHI

Adnan Buyung Nasution sudah 7 tahun berpulang. Pemikiran pendiri LBH dan YLBHI, advokat sekaligus aktivis HAM ini terus bergaung hingga saat ini.


Bambang Widjojanto Mengenang Aktivis HAM Munir: Saya Meminta Munir Gabung di YLBHI Jakarta

19 hari lalu

Bambang Widjojanto Mengenang Aktivis HAM Munir: Saya Meminta Munir Gabung di YLBHI Jakarta

Sesama aktivis HAM, Bambang Widjojanto mengenang kematian Munir 18 tahun lalu. Saat itu sebagai Ketua YLBHI, ia meminta Munir gabung di Jakarta.


Dicopot dari Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad Bakal Gugat ke PTUN

38 hari lalu

Dicopot dari Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad Bakal Gugat ke PTUN

Penggantian Fadel Muhammad dari kursi pimpinan MPR unsur DPD disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023


Cerita Perusahaan Menang Lelang Aset BLBI Sejak 4 Tahun Lalu tapi Belum Terima Barang Hingga Kini

54 hari lalu

Cerita Perusahaan Menang Lelang Aset BLBI Sejak 4 Tahun Lalu tapi Belum Terima Barang Hingga Kini

PT Wana Mekar Kharisma Properti (WMKP) meminta Kejagung menyerahkan barang lelang yang merupakan aset BLBI yang dimenangkan sejak empat tahun lalu.


Anies Baswedan Banding UMP DKI, Berharap Hakim Pertimbangkan Keadilan

56 hari lalu

Anies Baswedan Banding UMP DKI, Berharap Hakim Pertimbangkan Keadilan

Anies Baswedan berharap majelis hakim PTTUN akan mempertimbangkan terciptanya rasa keadilan di Jakarta.


Biro Hukum DKI Hari Ini Umumkan Banding Soal UMP, Wagub Riza Patria Bilang Masih Beberapa Hari Lagi

27 Juli 2022

Biro Hukum DKI Hari Ini Umumkan Banding Soal UMP, Wagub Riza Patria Bilang Masih Beberapa Hari Lagi

Pengumuman banding atas putusan PTUN yang batalkan UMP DKI itu berselang satu jam setelah pernyataan Wagub Riza Patria.


Said Iqbal Kecam Sikap Diam Anies Atas Putusan PTUN Batalkan UMP DKI

27 Juli 2022

Said Iqbal Kecam Sikap Diam Anies Atas Putusan PTUN Batalkan UMP DKI

Ketua KSPI Said Iqbal mengaku telah bertemu dengan Anies Baswedan soal putusan PTUN yang batalkan UMP DKI. Cenderung tidak banding.


Riza Patria Janji Pertimbangkan Usul Banding agar UMP Sesuai Ketetapan Anies Baswedan

20 Juli 2022

Riza Patria Janji Pertimbangkan Usul Banding agar UMP Sesuai Ketetapan Anies Baswedan

Ahmad Riza Patria menjanjikan untuk mempertimbangkan usulan buruh agar Pemprov DKI melakukan upaya banding terkait putusan PTUN.