INFO BISNIS — Pemerintah bersama Bank Indonesia menegaskan konsistensi dalam melanjutkan upaya pengendalian inflasi. Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Pengendalian inflasi dilakukan dengan memperkuat sinergi kebijakan antar institusi khususnya dengan pemerintah daerah, meningkatkan ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi pangan,” ujar Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla saat membuka dan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi pada 25 Juli 2019 di Jakarta.
Bank Indonesia
Baca Juga:
Rakornas Pengendalian Inflasi diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dengan tema "Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif". Rakornas dihadiri para menteri dan pimpinan lembaga terkait, serta 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan konsistensi kebijakan pengendalian inflasi yang didukung oleh program pengendalian inflasi di seluruh wilayah di Indonesia dapat mengarahkan inflasi nasional dalam empat tahun terakhir, 2015-2018, berada dalam kisaran target. “Inflasi hingga pertengahan 2019 juga tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5 kurang lebih 1 persen. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI merupakan kunci terjaganya inflasi berada dalam kisaran sasaran,” ujarnya. BI meyakini inflasi tetap rendah dan terkendali dalam sasaran inflasi yang makin rendah pada kisaran 3,0 kurang lebih 1 persen di 2020-2021.
Bank Indonesia
Baca Juga:
Dalam Rakornas ini, Wakil Presiden RI menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di 2018. Untuk TPID Berprestasi 2018 tingkat kabupaten/kota, wilayah Sumatera diraih Kabupaten Deli Serdang, Jawa-Bali diraih Kabupaten Badung, Kalimantan diraih Kabupaten Mahakam Ulu, Sulawesi diraih Kabupaten Pohuwato, dan wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua diraih Kabupaten Lombok Barat.
Kemudian TPID Terbaik 2018 tingkat kabupaten/kota, wilayah Sumatera diraih Kota Tanjung Pinang, Jawa-Bali diraih Kota Kediri, Kalimantan diraih Kota Samarinda, Sulawesi diraih Kota Palopo, dan wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua diraih Kota Mataram. Lalu untuk TPID Terbaik 2018 tingkat provinsi, wilayah Sumatera diraih Bengkulu, Jawa-Bali diraih DKI Jakarta, Kalimantan diraih Kalimantan Timur, Sulawesi diraih Gorontalo, dan wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua diraih Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pengendalian Inflasi Pascabencana
Bank Indonesia
Satu hal menarik ditunjukan oleh Kota Mataram, Lombok Barat, dan NTB di mana berhasil meraih penghargaan meskipun pada 2018 lalu terjadi bencana gempa yang dahsyat. “Bencana gempa bumi berdampak pada perputaran roda perekonomian NTB, termasuk risiko meningkatnya harga kebutuhan pokok yang dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga memicu inflasi,” ujar Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang juga Ketua TPID NTB.
Sebagai respons, Gubernur Zulkieflimansyah menerbitkan Instruksi Gubernur NTB kepada pelaku usaha untuk tetap membuka tempat usaha dan tidak menaikkan harga. Selain itu, melakukan operasi pasar bahan makanan dan bahan bangunan di lokasi terdampak gempa, inspeksi harga pada pedagang maupun distributor, dan teguran tertulis bagi pelaku usaha yang menaikkan harga di luar kewajaran.
Bank Indonesia
Di tingkat kabupaten/kota, implementasi Instruksi Gubernur NTB dilaksanakan Wali Kota Mataram Ahyar Abduh dengan langsung turun ke lapangan untuk memastikan stok bahan pangan di distributor. “Kami menjaga stok kebutuhan pokok dan keperluan utama pascagempa,” katanya.
Bank Indonesia
Sementara terkait keberhasilan menjaga inflasi ini, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengungkapkan bila hasil ini adalah buah dari usaha bersama. “Setiap program dan langkah yang kami ambil di Lombok Barat mengacu pada konsep sinergi, terintegrasi, dan komplementaritas,” ujarnya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB Achris Sarwani mengatakan dengan kerja bersama semua komponen TPID NTB, lonjakan inflasi pascagempa tidak terjadi dan masih terkendali. (*)