TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PDIP Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Andreas Pareira mengatakan rencana amandemen Undang-undang Dasar 1945 tak akan mengembalikan kewenangan MPR memilih presiden.
Dia mengatakan perubahan hanya akan dibatasi pada kewenangan MPR menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Kalau sekarang kan presiden dipilih langsung. Jadi hanya terbatas pada GBHN," kata Andreas seusai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Agustus 2019.
Andreas juga menegaskan agenda perubahan terbatas ini harus lebih dulu disepakati oleh fraksi-fraksi di MPR. Hal ini dia sampaikan menjawab ketakutan sejumlah pihak bahwa agenda tersebut akan melebar ke mana-mana, termasuk mengembalikan MPR menjadi lembaga super power.
MPR periode 2014-2019 tengah mengkaji draf amandemen terbatas terhadap UUD 1945 perubahan kelima. Tahun lalu, MPR membentuk panitia ad hoc GBHN dan panitia ad hoc non-GBHN untuk menyusun draf amandemen.
Ketua MPR Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan, draf GBHN itu telah rampung disusun dan didistribusikan kepada setiap fraksi untuk dipelajari. Mengingat masa kerja MPR bakal segera habis, pembahasan amandemen terbatas itu akan dilimpahkan ke periode selanjutnya.
Menurut Andreas, draf GBHN ini akan memuat segala aspek kehidupan berbangsa bernegara, yakni politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dia pun mengklaim GBHN tak akan menyandera presiden dalam menjalankan pemerintahannya.
Sebaliknya, dia mengatakan presiden dalam menetapkan visi misinya harus berlandaskan pada haluan negara tersebut. "Kami berharap bahwa presiden itu ke depan siapapun presidennya melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan atau melaksanakan mandatnya yang diberikan oleh rakyat berdasarkan haluan negara ini," kata dia.
