Menkumham Yasonna Laoly Buka Peluang Revisi UU ITE

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham Yasonna Laoly (kiri) berbincang bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka (kanan) dan Baiq Nuril usai melakukan pertemuan di Kemenkumham, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019. Demi memperjuangakan amnesti terkait kasus yang menimpanya, Baiq harus menemui beberapa petinggi lembaga mulai dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga DPR. ANTARA

    Menkumham Yasonna Laoly (kiri) berbincang bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka (kanan) dan Baiq Nuril usai melakukan pertemuan di Kemenkumham, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019. Demi memperjuangakan amnesti terkait kasus yang menimpanya, Baiq harus menemui beberapa petinggi lembaga mulai dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga DPR. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan berencana membahas kemungkinan merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE menyusul kasus Baiq Nuril yang menjadi korban pasal karet aturan tersebut.

    "Saya nanti dengan Menteri Komunikasi dan Informatika akan duduk bersama untuk melihat, untuk merevisi dari UU tersebut. Tentunya pasti," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 2 Agustus 2019.

    Yasonna mengatakan, jika disepakati, beleid itu akan direvisi untuk kedua kalinya. Namun, ia mengatakan revisi yang dilakukan bukan menghilangkan pasal karet. "Setelah kami melihat pasti ada yang harus disempurnakan. Kalau kami menghilangkan itu juga persoalannya bisa gubrak nanti," ujarnya.

    Menurut Yasonna, jika pasal karet dihilangkan, dampaknya orang bisa bebas melakukan apapun sesuka hati di media sosial. Apalagi, kata Yasonna, media sosial saat ini mudah digunakan untuk merusak karakter orang lain lewat hoaks. Karena itu, jalan terbaik adalah menyempurnakan pasal karet tersebut.

    Yasonna mengatakan, revisi aturan tersebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia harus bertemu dulu dengan Menteri Kominfo untuk menyiapkan naskah akademik. Kemudian, ia akan memerintahkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk mengkajinya.

    Desakan agar pemerintah merevisi aturan ini juga datang dari anggota DPR. Nasir Djamil, anggota komisi hukum, menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengevaluasi beleid itu. Ia menilai undang-undang terbukti menjadi pasal karet. Sebab,, kata dia, menimbulkan norma tanpa kepastian.

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menyuarakan hal yang sama. Ia mengatakan UU ITE banyak memakan korban. Menurut dia, korban dari UU itu justru dikorbankan dengan cara yang tidak benar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Akar Bajakah Tunggal, Ramuan Suku Dayak Diklaim Bisa Obati Kanker

    Tiga siswa SMAN 2 Palangka Raya melakukan penelitian yang menemukan khasiat akar bajakah tunggal. Dalam penelitian, senyawa bajakah bisa obati kanker.