Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Arwani Thomafi: MPR Harus Jadi Rumah Kebangsaan

image-gnews
Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “MPR Rumah Kebangsaan” di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.
Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “MPR Rumah Kebangsaan” di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.
Iklan

INFO NASIONAL — Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi, berharap MPR periode 2019-2024 menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan. Istilah Rumah Kebangsaan ini muncul sebagai harapan MPR untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan, seperti terjadinya pembelahan masyarakat secara politik sejak Pemilu Presiden 2014.

“Akhirnya timbul kegalauan sekaligus harapan, siapa yang bisa menyelesaikan persoalan itu dan menjadi tempat bersatunya semua kekuatan politik. Harapan itu ada di MPR,” ujarnya dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “MPR Rumah Kebangsaan” di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019. Diskusi kerja sama Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas MPR juga menghadirkan pembicara Direktur Eksekutif CSIS, Philips J. Vermonte.

Menurut Arwani Thomafi, istilah MPR sebagai Rumah Kebangsaan tidak ditemukan dalam konstitusi dan aturan yang mendasari kelembagaan MPR itu sendiri. Untuk menjadi Rumah Kebangsaan, lanjut Arwani, maka diperlukan pijakan konstitusionalnya, yaitu memperkuat kelembagaan MPR. Perlu ruang bagi MPR untuk mengambil keputusan dalam persoalan kebangsaan. “Misalnya, persoalan kewenangan kelembagaan antara DPR dan DPD, presiden dan DPR, atau antara MA dan MK. Persoalan atau sengketa kewenangan kelembagaan itu bisa diselesaikan di MPR,” ucapnya.

Arwani menambahkan pilar utama MPR sebagai Rumah Kebangsaan adalah musyawarah mufakat. Sebagai awal untuk mewujudkan Rumah Kebangsaan, MPR bisa memulai dengan pemilihan pimpinan MPR yang dilakukan secara musyawarah mufakat. “Alangkah indahnya kita memulai MPR ke depan dengan musyawarah mufakat. Pimpinan partai politik duduk satu meja melakukan musyawarah mufakat untuk pimpinan MPR ini,” katanya.

Arwani berharap MPR periode 2019-2024 bisa menjadi Rumah Kebangsaan dengan memulai musyawarah mufakat dalam pemilihan pimpinan MPR. “Yang penting kita (pimpinan partai politik) bisa duduk bersama melakukan musyawarah. Jadi, tidak perlu lagi ada perebutan pimpinan MPR. Ayo, bisa tidak bermusyawarah untuk pimpinan MPR dan alat kelengkapan di MPR. Tetatpi, kalau belum menjadi Rumah Kebangsaan diawali dengan perebutan, saya kira kita akan mengulangi tahun 2014 dengan pembelahan,” ujarnya.

“Saya kira kita ingin kembali pada 2009. Pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah mufakat. Ini dimulai dari pimpinan-pimpinan partai politik, tokoh-tokoh bangsa ini. Kalau kita memulai dengan musyawarah, maka harapan kita untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan bisa terwujud,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak jauh berbeda, Philips Vermonte menyebutkan MPR bisa menjadi Mercusuar Kebangsaan, karena MPR sebagai payung DPR dan DPD bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. “Yang diperlukan adalah figur-figur pimpinan MPR sebagai orang-orang yang bisa menjadi jembatan, dan melampaui kepentingan partisan partainya sendiri,” katanya.

“Ini menjadi tantangan besar. Apakah partai politik mempunyai figur-figur yang bisa diterima menjadi jembatan dan orang-orang yang bisa menyelesaikan persoalan secara lintas partai,” ujarnya.

Philips Vermonte menjelaskan tugas MPR sebagai Mercusuar Kebangsaan adalah menjadi platform atau mendorong prinsip-prinsip kewarganegaraan. Penghormatan prinsip kewarganegaraan yaitu hak yang sama di depan hukum serta punya kesempatan yang sama dalam ekonomi dan politik.

Dia memberi contoh pemilihan Gubernur DKI Jakarta. “Semestinya MPR harus tampil ke depan dengan menegaskan UUD menjamin semua orang memiliki hak pilih dan memilih berdasarkan agama, ras, golongan. Selama ini, Mercusuar Kebangsaan itu belum terlihat. Kita memerlukan MPR yang memberi panduan kewarganegaraan kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Philips, jika prinsip kewarganegaraan itu dipandu oleh MPR, maka ketegangan-ketegangan selama lima tahun terakhir bisa diredam. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

1 jam lalu

Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

Bambang Soesatyo mendukung masuknya Beijing Automotive Group melalui BAIC Internasional meramaikan pasar otomotif Indonesia.


Bamsoet Dorong Pengembangan Kendaraan Listrik Indonesia

6 jam lalu

Bamsoet Dorong Pengembangan Kendaraan Listrik Indonesia

Bambang Soesatyo mendukung tim Universitas Indonesia Supermileage Vehicle Team membuat serta mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia.


Bamsoet Ajak Morgan Sports Car Club Tingkatkan Solidaritas Kebangsaan

9 jam lalu

Bamsoet Ajak Morgan Sports Car Club Tingkatkan Solidaritas Kebangsaan

Bambang Soesatyo mengajak komunitas otomotif memperbanyak kegiatan sosial guna membantu sesama.


Bamsoet Berikan Santunan Anak Yatim Saat HUT IMI ke 118

16 jam lalu

Bamsoet Berikan Santunan Anak Yatim Saat HUT IMI ke 118

Bambang Soesatyo menuturkan diusia ke-118 tahun, IMI akan terus menjadi wadah para pecinta otomotif yang memiliki visi dan misi bersama mengoptimalkan potensi IMI dengan semangat "Standing and Growing Together".


Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial

3 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial

Bambang Soesatyo mengapresiasi pengurus dan anggota komunitas mobil sports Ferrari Indonesia yang mengisi kegiatan di bulan Ramadhan dengan melakukan kegiatan sosial guna membantu sesama.


Bamsoet Apresiasi Kiprah Politik-Bisnis Agung Laksono di HUT ke-75

4 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Politik-Bisnis Agung Laksono di HUT ke-75

Sebagai salah satu tokoh politik senior di Indonesia, berbagai profesi dan posisi penting, baik di partai politik, bisnis, pemerintahan hingga legislatif pernah diemban sosok Agung Laksono dengan baik.


Bamsoet Dorong Peningkatan Pembangunan Desa

4 hari lalu

Bamsoet Dorong Peningkatan Pembangunan Desa

Bamsoet menegaskan bahwa potensi desa sebagai lumbung pangan memiliki kontribusi penting dalam mengatasi kerawanan pangan.


Bamsoet Dukung Investor China Kembangkan Green Energy di Indonesia

7 hari lalu

Bamsoet Dukung Investor China Kembangkan Green Energy di Indonesia

Ketua MPR RI dukung investor Chinakembangkan green energy di Indonesia.


Bamsoet Apresiasi Mesin Pemilah Sampah Karya Komib

10 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Mesin Pemilah Sampah Karya Komib

Bamsoet apresiasi inovasi mesin pemilah sampah oleh komunitas Karya Pelajar Mengabdi Bangsa Indonesia


Bamsoet Tegaskan Pentingnya Yurisprudensi Isi Kekosongan Hukum

12 hari lalu

Bamsoet Tegaskan Pentingnya Yurisprudensi Isi Kekosongan Hukum

Bambang Soesatyo menekankan bahwa walaupun penegakan hukum di Indonesia berorientasi kepada undang-undang (codified law), keberadaan yurisprudensi tetap bisa dijalankan.