Ada Capim KPK Paling Kaya, Punya Harta Lebih dari Rp 100 Miliar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta bersiap mengikuti tes psikologi seleksi capim KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Ahad, 28 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Peserta bersiap mengikuti tes psikologi seleksi capim KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Ahad, 28 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Seorang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) 2019-2023 diketahui memiliki harta lebih dari Rp 100 miliar. Menurut data LHKPN KPK, dia menjadi calon paling tajir di antara 65 calon pimpinan dari unsur penyelenggara negara yang lolos ke tahap tes psikologi.

    Akan tetapi, KPK masih enggan menyebut nama orang tersebut. "Mohon maaf kami belum bisa menyebutkan nama-nama di sini," kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Isnaini di kantornya, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.

    Dalam seleksi capim lembaga antikorupsi itu, panitia seleksi meloloskan 104 orang ke tahap tes psikologi. Tes itu sendiri sudah dilaksanakan pada Ahad, 28 Juli 2019. Hasilnya akan diumumkan pada 5 Agustus 2019. Dari 104 peserta yang ikut tes psikologi di antaranya ada 65 penyelenggara negara dan 30 orang bukan penyelenggara negara.

    Selain satu orang yang punya harta lebih dari Rp 100 miliar tadi, 64 capim lainnya punya harta di bawah itu. Sebanyak 9 orang mempunyai harta dalam rentang Rp 10 miliar sampai Rp 32 miliar. Paling banyak para capim memiliki harta dalam rentang Rp 1 miliar sampai Rp 10 miliar yakni 41 orang. Sebanyak 13 orang punya harta kekayaan Rp 100 juta sampai Rp 1 miliar. Satu orang sisanya berharta kurang dari Rp 100 juta.

    Dari segi frekuensi pelaporan, ada 20 orang yang melaporkan harta kekayaannya lebih dari 5 kali ke KPK. Sementara sisanya di bawah jumlah itu. Bahkan 11 orang di antaranya hanya melaporkan sekali.

    Kepatuhan melaporkan LHKPN untuk capim KPK belakangan menjadi sorotan. Koalisi masyarakat sipil mendesak panitia seleksi menjadikan kepatuhan LHKPN sebagai syarat pendaftaran. Koalisi menilai kepatuhan LHKPN dapat menjadi indikator menilai integritas seorang capim dalam hal pemberantasan korupsi. Akan tetapi, pansel berpandangan laporan LHKPN hanya diwajibkan untuk pimpinan KPK yang sudah terpilih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.