Pemerintah Segera Kirim RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan perekaman KTP elektronik kepada warga binaan saat berlangsungnya Rekam Cetak e-KTP di Lapas Kelas IIA Narkotika, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan perekaman data dan pencetakan KTP elektronik secara serentak di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Petugas melakukan perekaman KTP elektronik kepada warga binaan saat berlangsungnya Rekam Cetak e-KTP di Lapas Kelas IIA Narkotika, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan perekaman data dan pencetakan KTP elektronik secara serentak di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengatakan dalam waktu dekat akan menyerahkan Rancangan Undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR. 

    "Di rapat, prinsip–prinsip dasarnya di pemerintah sudah sepakat semua, mungkin tinggal harmonisasi akhir hal–hal yang sesungguhnya tidak terlalu fundamental secara yuridis,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Tempo, Jumat, 2 Agustus 2019.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Pangerapan mengatakan ada satu lembaga yang belum menandatangani rancangan tersebut. 

    Anggota Komisi 1 DPR Evita Nursanty menuturkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi tak memungkinkan dilakukan oleh perlemen periode 2014-2019. "Sepertinya ini nanti akan dibahas di periode yang akan datang karena sampai sekarang kami belum mendapat,” kata anggota Fraksi PDIP ini..

    Pembahasan aturan ini sudah dilakukan sejak 2015. “Saat ini ada 32 regulasi terkait perlindungan data pribadi yg ada diberbagai sektor. Tidak mudah menyatukan aturan tercecer untuk dijadikan satu UU,” ujar Semuel.

    Isu mengenai perlindungan data pribadi menjadi perhatian masyarakat sejak viralnya sebuah grup Facebook tempat jual beli data kependudukan. Sejak satu itu berbagai elemen masyarakat terus mendorong pemerintah untuk mengesahkan regulasi terkait hal ini.

    Menurut Zudan, permasalahan tersebut juga menjadi prioritas pemerintah untuk segera diatasi. “Semangatnya  semua sama, yakni agar perlindungan data pribadi penduduk di Indonesia itu aman. Kemendagri mendukung penuh RUU Perlindungan Data Pribadi ini karena memang kebutuhan kita semua,” kata Zudan.

    AULIA ZITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.