Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

CSIS Menilai Adanya GBHN Berpotensi Mengunci Presiden

image-gnews
(ki-ka) Pemimpin Redaksi Tempo.co, Wahyu Dhyatmika, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies, Philips Vermonte, Dosen Universitas Gadjah Mada, Dodi Ambardi, dan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, dalam diskusi
(ki-ka) Pemimpin Redaksi Tempo.co, Wahyu Dhyatmika, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies, Philips Vermonte, Dosen Universitas Gadjah Mada, Dodi Ambardi, dan Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, dalam diskusi "Menatap Indonesia setelah Pemilu" di Ruang & Tempo, Palmerah, Jakarta, Senin, 15 April 2019. TEMPO/Bintari Rahmanita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte menilai adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) berpotensi mengunci presiden dalam menjalankan pemerintahan. GBHN ini kini tengah digagas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sekaligus diikuti amandemen terbatas Undang-undang Dasar 1945.

"Kadang-kadang GBHN bisa mengunci presiden terpilih dan membuat ruang gerak presiden menjadi terbatas," kata Philips di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.

Padahal, Philips menuturkan, presiden terpilih tentu sudah memiliki agenda politik, ekonomi, dan sosial yang akan dikerjakan selama memerintah. Presiden juga dipilih masyarakat berdasarkan visi misi yang telah dikampanyekan. Philips juga melihat ada kemungkinan GBHN bertentangan dengan visi presiden.

"Sisi kurang baiknya adalah itu. Kan GBHN mengasumsikan orang yang menetapkan GBHN lebih tahu arah pembangunan ini harus ke mana dibandingkan dengan aktor politik atau presiden yang terpilih belakangan," kata dia.

Philips melanjutkan di era ini pun perkembangan terjadi dengan pesat. Dia mengatakan banyak hal yang kadang mesti direspons cepat, sedangkan GBHN belum tentu mengantisipasi perkembangan-perkembangan tersebut.

Philips menjelaskan, GBHN niscaya di era sebelum reformasi lantaran pemerintah memang memiliki agenda untuk berkuasa dalam jangka waktu lama. "Tapi kan kita pemilihan tiap lima tahun mungkin berganti-ganti, kalau dikunci oleh GBHN menurut saya jadi tidak adil," kata Philips.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lagi pula, Philips mengimbuhkan, Indonesia saat ini sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJM dan RPJP), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Philips menilai instrumen dan lembaga yang ada ini sudah cukup untuk merumuskan arah pembangunan negara.

Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan MPR saat ini tengah membahas amandemen terbatas UUD 1945. Zulkifli mengatakan saat ini draf pokok-pokok amandemen terbatas terkait haluan negara sudah diserahkan ke masing-masing fraksi untuk disempurnakan. Pokok-pokok amandemen terbatas ini akan dibawa dalam Sidang Akhir Masa Jabatan pada 27 September 2019.

"Badan Pengkajian di bawah Pak (Evert Ernest) Mangindaan dan Pak Hidayat (Nur Wahid) sudah menyiapkan pokok-pokok amandemen terbatas haluan negara. Drafnya sudah jadi,"  kata Zulkifli, Kamis, 25 Juli 2019.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Quick Count yang Ditunggu Usai Pencoblosan Pemilu 2024, Begini Aturannya

53 hari lalu

Hasil quick count sementara lembaga survey Indikator di Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Quick count dilakukan di kantor Indikator, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juni 2018. TEMPO/Friski Riana
Quick Count yang Ditunggu Usai Pencoblosan Pemilu 2024, Begini Aturannya

Menjelang Pemilu 2024, akan mulai bermunculan lembaga quick count atau hitung cepat perolehan suara paslon. Berikut penjelasan dan mekanismenya


Jokowi Giat Bagi-bagi Bansos ke Beberapa Daerah Jelang Pemilu 2024, Begini Kata CSIS

24 Januari 2024

Petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) melakukan bongkar-muat paket bantuan sosial tahap II dari Presiden Jokowi di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Mei 2020. Pemerintah pusat menyalurkan 276 paket sembako kepada warga terdampak PSBB di wilayah tersebut. TEMPO/Nita Dian
Jokowi Giat Bagi-bagi Bansos ke Beberapa Daerah Jelang Pemilu 2024, Begini Kata CSIS

Jokowi giat bagi-bagi bansos menjelang Pemilu 2024. Ke daerah mana saja dibagikan? Begini kata CSIS, ada kaitannya dengan Pemilu 2024?


Ramai-ramai Respons Soal Gibran Sebut Keberhasilan Food Estate Singkong di Kabupaten Gunung Mas

23 Januari 2024

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Ramai-ramai Respons Soal Gibran Sebut Keberhasilan Food Estate Singkong di Kabupaten Gunung Mas

Sejumlah pihak menanggapi pernyataan Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan program food estate singkong tak semuanya gagal.


Walhi-Greenpeace-CSIS Respons Klaim Gibran soal Food Estate Gunung Mas Berhasil

23 Januari 2024

Foto kombinasi Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (kiri) dan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Walhi-Greenpeace-CSIS Respons Klaim Gibran soal Food Estate Gunung Mas Berhasil

Klaim Gibran soal keberhasilan food estate Gunung Mas menuai respons dari Walhi, Greenpeace, dan CSIS. Begini kata mereka.


CSIS Tanggapi Klaim Gibran tentang Keberhasilan Food Estate: Itu Sawah Palsu

22 Januari 2024

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
CSIS Tanggapi Klaim Gibran tentang Keberhasilan Food Estate: Itu Sawah Palsu

CSIS menilai klaim keberhasilan food estate yang disampaikan Gibran tidak sesuai fakta. Sebab sebagian besar proyek tersebut gagal karena dipaksakan.


Gibran Tanya Cara Cegah Greenflation, Peneliti CSIS Beberkan Jurusnya

22 Januari 2024

Gibran Tanya Cara Cegah Greenflation, Peneliti CSIS Beberkan Jurusnya

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Dandy Rafritandi mengatakan ada sejumlah cara mencegah greenflation.


Prabowo Puji Gibran Paham Ekonomi Usai Debat Cawapres dengan Tema Lingkungan Hidup, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat

22 Januari 2024

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyapa penonton saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Puji Gibran Paham Ekonomi Usai Debat Cawapres dengan Tema Lingkungan Hidup, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat

Prabowo sebut Gibran menguasai pemahaman ekonomi, tetapi tema debat sebenarnya tentang lingkungan hidup, pangan, agraria, masyarakat adat.


Dosen Monash University Indonesia: Sebagai Pengguna Medsos Terbesar di Asia Tenggara, Waspada Propaganda Partisipatif

22 Januari 2024

Penulis buku, DR Ika Idris memaparkan sejumlah aspek pada buku yang ditulisnya didampingi panelis Putu Widjanarko Ph.D di Jakarta, Jumat 19 Januari 2024. Foto: Istimewa
Dosen Monash University Indonesia: Sebagai Pengguna Medsos Terbesar di Asia Tenggara, Waspada Propaganda Partisipatif

Dosen senior Monash University Indonesia, Ika Idris, mengatakan Indonesia tercatat sebagai pengguna medsos terbesar di Asia Tenggara harus waspada.


CSIS: Semua Paslon Tak Kuasai Isu Hubungan Internasional

9 Januari 2024

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan) menyampaikan pendapat disaksikan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
CSIS: Semua Paslon Tak Kuasai Isu Hubungan Internasional

CSIS menilai semua paslon tidak begitu menguasai isu hubungan internasional.


7 Lembaga Survei Terkenal di Indonesia Beserta Pemiliknya

6 Januari 2024

Hasil quick count sementara lembaga survey Indikator di Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Quick count dilakukan di kantor Indikator, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juni 2018. TEMPO/Friski Riana
7 Lembaga Survei Terkenal di Indonesia Beserta Pemiliknya

Terdapat beberapa lembaga survei di Indonesia yang telah memiliki nama terkenal baik di kalangan politisi Indonesia maupun masyarakat.