Muhaimin Usul Bentuk Kementerian Bencana

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyambangi kediaman Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 5 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyambangi kediaman Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 5 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan partainya ihwal nomenklatur kementerian di kabinet kedua pemerintahan Joko Widodo nanti. Ada dua usulan yang dilontarkan pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

    Pertama, ia mengusulkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ditingkatkan statusnya menjadi kementerian. "Meningkatkan BNPB menjadi Kementerian Penanggulangan Bencana. Itu usulan kami," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.

    Selain itu, Wakil Ketua MPR itu juga mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tetap dipisah seperti saat ini. Jabatan Menteri Dalam Negeri saat ini diduduki oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo, sedangkan Kementerian Desa dijabat kader PKB Eko Putro Sandjojo.

    "Kemendagri tetap sendiri jangan dicampur Kemendes," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014 ini.

    Muhaimin juga menanggapi rencana PDIP mengusulkan penggabungan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Menurut dia, penggabungan dua kementerian itu kurang pas.

    "Kurang pas. Karena fokus perdagangan itu lebih ekspor impor. Sementara industri dalam negeri," kata Muhaimin.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan memberi masukan tentang nomenklatur kabinet kepada Presiden Jokowi dalam Kongres V PDIP di Bali pada 8-10 Agustus mendatang. Masukan tersebut diberikan Megawati untuk menyesuaikan struktur kepengurusan partai dengan kabinet.

    "Misalnya, apakah Menperin mau digabung dengan Mendag itu akan kami jawab (di kongres). Apakah Menko akan tetap empat atau tiga, akan kami jawab," ujarnya di Kantor Pusat PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Agustus 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.