Muhaimin Bantah Klaim Golkar Soal Posisi Ketua MPR

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh  di kantor DPP Nasdem pada Senin, 22 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Nasdem pada Senin, 22 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan belum ada keputusan di internal koalisi Joko Widodo - Ma'ruf Amin ihwal siapa yang akan menempati kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Muhaimin mengatakan koalisi baru menyepakati bahwa paket pimpinan MPR akan dibicarakan bersama-sama di internal koalisi.

    "Sampai hari ini formula detailnya belum, siapa ketua siapa wakil, belum," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.

    Sebelumnya, Partai Golkar menyatakan sudah mengunci jabatan ketua MPR. Sejumlah petinggi Golkar juga mengklaim sudah ada kesepakatan di internal koalisi Indonesia Kerja.

    Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, pembicaraan belum mengarah sejauh itu. Dia berujar baru ada kesepakatan bahwa koalisi pengusung Jokowi - Ma'ruf akan diutamakan dalam menyusun paket pimpinan MPR. Muhaimin berujar, koalisi juga akan melihat siapa figur yang diajukan setiap partai nantinya. Dia pun berharap koalisi Jokowi bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan.

    "Saya harapkan di koalisi harus tuntas baru kami bawa ke MPR ya. Kalau di koalisi enggak tuntas nanti repot," ujar Wakil Ketua MPR ini.

    Muhaimin juga mengisyaratkan dirinya tak lagi ngotot untuk menempati kursi ketua MPR. Muhaimin mengaku tak masalah jika ada figur yang dianggap lebih baik ketimbang dirinya. Kendati begitu, dia juga bergurau bahwa siap menjadi ketua MPR jika dianggap sebagai yang terbaik dari para calon yang ada.

    "Tapi kalau lebih baik saya kenapa bukan saya, kan kira-kira gitu," kata dia sembari tertawa. "Tapi kalau ada yang lebih baik dari saya ya monggo, tapi belum ada keputusan."

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa pembicaraan ihwal ketua MPR sudah mengerucut. Menurut Lodewijk, hal tersebut juga dibicarakan dalam pertemuan empat ketua umum koalisi Jokowi pada Senin pekan lalu di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat.

    Lodewijk mengatakan partainya paling berpeluang lantaran menempati posisi kedua dari segi perolehan kursi di pemilihan legislatif 2019. "Secara kesantunan politik itu untuk Golkar. Walaupun teman-teman yang lain ingin, itu nanti dikomunikasikan," kata Lodewijk kepada Tempo, Selasa, 31 Juli 2019.

    Seorang petinggi partai beringin menyatakan partainya sudah mengunci posisi ketua MPR itu untuk Golkar. Menurut dia, koalisi juga sepakat tak ingin menambah partai baru untuk bergabung.

    "Soliditas koalisi ini menyepakati Golkar menjadi ketua MPR," kata sumber tersebut. Adapun yang akan mendapat jatah pimpinan MPR, kata dia, yakni Golkar, PDIP, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

    Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin memang mengutamakan internal koalisi dalam membentuk paket pimpinan MPR nantinya. Airlangga pun menyatakan sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membicarakan hal ini. "Secara informal sudah," kata Menteri Perindustrian tersebut.

    Terkait respons Megawati, Airlangga menganggap ada sinyal PDIP bakal melepas posisi tersebut kepada Golkar. Menurut dia, PDIP yang dipastikan menempati jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat tak akan juga mengincar posisi ketua MPR.

    "Pokoknya nomor satu nomor dua-lah. Tidak mungkin nomor satu dapat ketua DPR, nomor satu dapat ketua MPR juga. Tidak ada sejarahnya," kata Airlangga.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.