Soal Calon Menteri, PDIP: Yang Punya Pengalaman dari Bawah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri dialog kebangsaan yang digelar oleh GMNI di Jakarta Senin, 22 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri dialog kebangsaan yang digelar oleh GMNI di Jakarta Senin, 22 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto memastikan partainya menyerahkan keputusan final soal penentuan kabinet pada Presiden Joko Widodo. Namun, mereka tetap akan mempersiapkan sejumlah calon untuk dipertimbangkan masuk jajaran menteri.

    "Kami diajarkan oleh Bu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, bahwa penentuan kabinet adalah hak prerogatif Presiden," kata Hasto dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2019 malam.

    Meski begitu, PDIP tetap akan menentukan kriteria nama-nama kader Banteng yang akan diajukan ke Presiden Joko Widodo. "Pertama, tentu kami selalu mengajukan calon yang punya pengalaman dari bawah," katanya. Dia mencontohkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada kabinet 2014-2019 Yasonna Laoly, yang meniti karier dari bawah sebagai anggota DPRD sampai menjadi anggota DPR pusat dan ditunjuk sebagai menteri.

    Pengalaman menduduki berbagai posisi di tingkat daerah, provinsi, sampai pusat, dinilai Hasto, penting agar pemahaman figur tersebut lebih komprehensif dan memiliki akar yang kuat di daerah.

    Kriteria calon menteri berikutnya adalah figur tersebut memiliki kompetensi teknokratis dan profesional sesuai yang dibutuhkan pada pos menteri yang terkait. "Kami siapkan figur-figur strategis di posisi menteri, namun keputusannya ada pada Presiden," kata Hasto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.