Evaluasi Anggaran Dasar FPI, Kemendagri Bentuk Tim Lintas Badan

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sabri Lubis dalam demonstrasi bertajuk Halalbihalal Akbar Persaudaraan Alumni 212 di kawasan Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juni 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sabri Lubis dalam demonstrasi bertajuk Halalbihalal Akbar Persaudaraan Alumni 212 di kawasan Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juni 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Hadi Prabowo mengatakan bahwa pihak Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim dari lintas kementerian lembaga untuk mengevaluasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Forum Pembela Islam (FPI).

    Menurutnya, evaluasi lintas kementerian/lembaga ini diperlukan guna mengetahui apakah ormas FPI sejalan dengan Pancasila atau tidak.

    "Ada (evaluasi). Kita akan melihat sepak terjang ormas. Apakah menyimpang, apakah tidak. Ini akan dievaluasi terus. Apakah bermanfaat terhadap masyarakat, apa malah membikin suatu hal yang bertentangan," jelas Hadi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat.

    Tim evaluasi tersebut, lanjutnya, terdiri dari Kementerian Agama RI dan Polri. Hasil evaluasi dari tim tersebut akan dijadikan pertimbangan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk keputusan dari izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar FPI.

    "Nanti ada tim yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga, khususnya Kementerian Agama yang akan menyatakan bahwa ini bertentangan dengan syariat atau tidak," ujar Hadi.

    "Apa yang digariskan bapak Presiden akan kami cermati dari persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh FPI," dia menambahkan.

    Hadi menegaskan syarat utama bagi ormas untuk mendapatkan SKT adalah harus menganut nilai Pancasila. Untuk itu, ia juga memastikan Kemendagri akan secara cermat mengevaluasi AD/ART dan rekam jejak FPI sebelum memberikan SKT.

    "Ya kalau orang Indonesia ya Pancasila. Pancasila kan sudah ditegaskan adalah rumah kita, harus dijaga, dipertahankan, dan diamalkan," tuturnya.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Selasa (30/7) mengatakan evaluasi AD/ART dan kegiatan sebuah ormas dilakukan untuk memastikan ormas yang ada tidak melenceng dari ideologi negara, yaitu Pancasila.

    Perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar FPI belum dikabulkan Kemendagri. Terdapat lima syarat perpanjangan izin SKT yang belum dilengkapi FPI.

    Kelima syarat yang perlu dilengkapi itu adalah penomoran surat permohonan untuk perpanjangan SKT; tanda tangan petinggi FPI di AD/ART; surat pernyataan untuk melaporkan kegiatan; pernyataan bahwa lambang, bendera, dan atribut yang dimiliki bukan milik organisasi lain; serta rekomendasi dari Kementerian Agama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.