Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lima Resep Menteri Syafruddin untuk Tingkatkan Akuntabilitas di Sumatera Utara

image-gnews
Lima Resep dari Menteri Syafruddin untuk Tingkatkan Akuntabilitas Di Sumatra Utara.
Lima Resep dari Menteri Syafruddin untuk Tingkatkan Akuntabilitas Di Sumatra Utara.
Iklan

INFO NASIONAL — Optimalisasi penerapan Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Provinsi Sumatra Utara terus dipacu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, memberikan lima resep untuk menguatkan akuntabilitas, serta diberikan pendampingan teknis dari Kedeputian bidang Reformasi Birokrasi, Akuntablilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas).

Resep tersebut diberikan karena nilai SAKIP Pemprov Sumatera Utara belum ada peningkatan selama tiga tahun terakhir. “Saya ingin menyampaikan lima resep untuk menguatkan akuntabilitas, yang tentu selanjutnya seluruh instansi pemerintah se-Provinsi Sumatera Utara akan didampingi secara teknis oleh Kedeputian RB Kunwas beserta staf,” ujar Menteri Syafruddin dalam arahannya di acara Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Utara, Kamis, 1 Agustus 2019.

Pertama, setiap kepala daerah di Sumatera Utara harus menetapkan fokus dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan isu strategis serta potensi wilayahnya. Menteri Syafruddin memberi contoh Danau Toba yang melintasi lima kabupaten, di mana potensi pariwisatanya bisa lebih difokuskan.

Resep kedua yang diberikan mantan Wakapolri ini adalah menetapkan ukuran keberhasilan dan target yang akan dicapai. Ukuran keberhasilan itu digunakan sebagai acuan untuk mendorong kinerja melalui mekanisme monitoring dan evaluasi.

Ketiga, yakni menjabarkan setiap fokus atau prioritas pembangunan ke sasaran yang lebih rinci. “Buat pola logikanya, identifikasi critical success factor yang mempengaruhi pencapaiannya, serta libatkan ahli untuk mengidentifikasinya,” kata Menteri Syafruddin. 

Keempat, setiap program dan kegiatan di Provinsi Sumatera Utara harus berkaitan dengan fokus atau prioritas yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari situ akan terlihat jelas program dan kegiatan yang tidak relevan sehingga berpotensi terjadi pemborosan jika tetap dilaksanakan.

Resep kelima yang diberikan Menteri Syafruddin adalah identifikasi, analisa dan hapus output atau komponen subkegiatan dan belanja yang tidak relevan dengan tujuan kegiatan. “Fokuskan alokasi anggaran pada belanja yang berdampak, bukan kepada hal-hal yang tidak jelas dampak dan manfaatnya,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lima resep itu diberikan mengingat selama tiga tahun, akuntabilitas kinerja Provinsi Sumatera Utara tidak terjadi banyak perubahan. Tahun 2016, Sumatra Utara mendapat nilai 54,87 (kategori CC), 2017 naik 0,46 poin menjadi 55,33 (kategori CC), dan 2018 naik 0,89 poin menjadi 56,12 (kategori CC).

Selain tidak akuntabel, penilaian itu juga menunjukkan adanya kegiatan atau program yang tidak memiliki manfaat secara langsung bagi masyarakat. “Jika kondisi ini terus terjadi, saya merekomendasikan kepada gubernur, wali kota, dan bupati untuk segera melakukan penyegaran di jabatan strategis,” ujar Menteri Syafruddin di hadapan kepala daerah se-Sumatra Utara.

Tujuan akhir dari akuntabilitas setiap instansi pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat. Menteri Syafruddin menekankan, kuncinya adalah budaya kerja, perbaikan mind set dan culture set, serta fokus untuk selalu melayani. 

Tentu, untuk mengoptimalkan nilai SAKIP, Kementerian PANRB tidak lepas tangan terhadap instansi poemerintah. Kedeputian RB Kunwas akan memberikan pembinaan serta asistensi secara melekat sehingga perbaikan dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur. 

Pembinaan dari Kementerian PANRB juga harus beriringan dengan kepemimpinan yang kuat untuk perubahan nyata dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran. “Saya berharap dalam enam bulan ke depan hingga penghujung tahun2019, seluruh kinerja sudah dapat di-refocusing pada prioritas pembangunan daerah,” katanya.

Pada kesempatan itu, Menteri Syafruddin juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, dengan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, Deputi bidang RB Kunwas Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatra Utara, Vincentia Moli Ambar Wahyuni, serta para bupati, dan wali kota se-Sumatera Utara. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.