TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP melepar sinyal politik mengenai wacana posisi Jaksa Agung RI mendatang akan dijabat oleh kader partai politik.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pada prinsipnya partai pemenang Pemilu 2019 itu ingin hukum ditegakkan dengan cara yang berkeadilan. Penegakan hukum tidak hanya untuk kepentingan politik tertentu.
"Itu enggak boleh. Penempatan jabatan strategis harus diberlakukan kepada mereka-mereka yang punya tanggung jawab dalam menegakkan hukum yang berkeadilan, tanpa intervensi politik kekuasaan dari pihak tertentu," ujar Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis, 1 Agustus 2019.
PDIP, dia melanjutkan, mendorong posisi Jaksa Agung diberikan kepada profesional dari internal lembaga/kementerian negara negara terkait. Hasto menuturkan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan kepada PDIP menginginkan Kejaksaan Agung dipimpin oleh pejabat internal yang tumbuh dan punya dedikasi dalam membangun sistem dan komitmen. "Kami memberikan dukungan terhadap aspirasi itu."
Sebelumnya, Partai NasDem menunjukkan gelagat kembali mengincar kursi Jaksa Agung. Jaksa Agung H.M. Prasetyo adalah mantan jaksa yang juga kader NasDem. Dalam pelbagai kesempatan, Prasetyo mengklaim sudah meninggalkan partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut.
Anggota Dewan Pakar NasDem, Taufiqulhadi, berpendapat bahwa wajar jika partainya menginginkan kursi Jaksa Agung dengan alasan NasDem memiliki pengalaman menduduki pos itu. "Toh, NasDem sudah berpengalaman di situ," ucapnya kepada Tempo pada Ahad lalu, 28 Juli 2019.
DEWI NURITA I BUDIARTI UTAMI PUTRI
