Kata PSI Soal Kursi untuk Partai Pro Jokowi yang Tak Lolos DPR

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni (baju biru) bersama lima orang juru bicara PSI mengelar konferensi pers perihal kerusuhan 22 Mei di Kantornya, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni (baju biru) bersama lima orang juru bicara PSI mengelar konferensi pers perihal kerusuhan 22 Mei di Kantornya, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni mengatakan isu partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang tak lolos ke parlemen akan mendapatkan jatah pimpinan lembaga pemerintah, hanya gosip politik saja.

    Dia menuturkan, belum ada pembicaraan ke arah sana. "Belum ada sama sekali. Gosip politik saja sepertinya," kata Raja saat dihubungi wartawan pada Kamis, 1 Agustus 2019.

    PSI, kata Antoni, berpikir realistis. Sehingga tak mau berandai-andai. "Apapun keputusan Presiden terpilih, PSI akan dukung penuh. Di kabinet atau tidak, PSI akan selalu dukung Pak Jokowi," ujar dia.

    Partai-partai pendukung Jokowi - Ma'ruf kini terbagi dua. Mereka yang berada di parlemen seperti PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP. Sementara yang berada di luar, diantaranya PKPI, PBB, PSI, Hanura, dan Perindo.

    Sebelumnya, beredar isu ada kemungkinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memberi posisi kepada partai nonparlemen pendukung pemerintah dalam kabinet mendatang. Namun posisi yang dimaksud belum tentu jabatan menteri. Seperti halnya pada 2014, Ketua Umum PKPI Sutiyoso mendapat posisi Kepala Badan Intelijen Negara.

    Saat ini, pemerintah memang tengah menuntaskan kajian pembentukan beberapa lembaga negara baru untuk menyokong program kerja Jokowi- Ma'ruf Amin lima tahun ke depan. Kajian ini dilakukan oleh Kantor Staf Kepresidenan. Bakal lembaga baru itu, antara lain Badan Riset Nasional, Badan Manajemen Talenta Nasional, Pusat Legislasi Nasional, serta Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah. Posisi kepala badan baru ini mungkin akan setara dengan jabatan menteri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.