TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyebutkan indikasi jual-beli kursi pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS bisa dicegah dengan pendekatan elektronik.
"Kita memahami bahwa sistem memang belum sempurna, ya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019.
Hal itu diungkapkannya usai pertemuan antara drg Romi Syofpa Ismael dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri untuk mengadukan penganuliran kelulusan seleksi CPNS-nya.
Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah memiliki regulasi, yakni Peraturan Presiden (Perpres ) Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dengan pendekatan elektronik, yakni penerapan SPBE di daerah-daerah, lanjut dia, bisa menjadi solusi untuk mengantisipasi penyimpangan, termasuk jual-beli kursi CPNS.
"Saya katakan, ke depan dengan pendekatan elektronik, digital, semua terukur. Tidak ada lagi yang intangible, semua tangible, terukur," tegasnya.
Sejauh ini, kata Akmal, Kemendagri belum memiliki bukti terjadinya jual-beli kursi pada seleksi CPNS di tingkat daerah.
"Tetapi, ketika ada indikasi, ini menunjukkan bahwasanya ada sistem kita yang belum sempurna," katanya.
Penerapan SPBE, kata Akmal, menjadi dasar untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik ke depan.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Rieke Diah Pitaloka yang mendampingi drg Romi, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai indikasi penyimpangan pada rekrutmen CPNS di daerah.
"Ini juga warning, ya. Kita mungkin bisa bicarakan dengan komisi terkait di DPR. Adanya indikasi, mudah-mudahan tidak pada kasus drg Romi, tetapi pada kasus yang lain," katanya.
Indikasi yang dimaksudkan politikus PDI Perjuangan itu, adalah adanya rekrutmen CPNS yang bersifat transaksional oleh mafia di daerah-daerah.
"Ini menjadi pintu masuk untuk membongkar indikasi transaksi mafia CPNS di daerah-daerah. Jangan lagi melakukan tindakan seperti ini," kata Rieke.
