KPU Berencana Pakai e-Rekapitulasi untuk Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU (dari kiri) Evi Novida Ginitng Manik, Viryan Azis, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPU, Jakarta, 2 Oktober 2017. KPU akan membuka dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu serentak tahun 2019 selama 14 hari, pada 3 hingga 16 Oktober.TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU (dari kiri) Evi Novida Ginitng Manik, Viryan Azis, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPU, Jakarta, 2 Oktober 2017. KPU akan membuka dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu serentak tahun 2019 selama 14 hari, pada 3 hingga 16 Oktober.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan masih terus menakar ulang penggunaan sistem rekapitulasi secara elektronik pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada pada tahun 2020 mendatang.

    "KPU tengah menakar peluang penggunaan rekapitulasi elektronik untuk pilkada. Ini tantangan masa depan yang mau tidak mau harus kita hadapi dan adopsi," kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta pada Rabu, 31 Juli 2019.

    Pramono mengatakan, secara teknologi Indonesia telah mampu mengadakan sarana dan prasarananya. Namun masalah seputar kepercayaan publik terhadap sistem elektronik masih berpotensi muncul.

    "Kami sudah percaya sistem elektronik. Tapi untuk suara kepercayaan publik itu jadi masalah. Orang masih belum percaya bahwa memberi suara secara elektronik akan akurat," katanya.

    Potensi masalah yang dapat muncul antara lain adalah terkait landasan hukum yang digunakan oleh KPU. Pram menjelaskan, ada 3 pasal kemungkinan yang dapat dikaji terkait sistem elektronik.

    Pertama, Pasal 84 ayat 2 UU Pilkada menyebut pemungutan suara masih memberi tanda pada surat suara. Dalam pasal itu menunjukkan tertutupnya kemungkinan pemungutan suara secara elektronik.

    Kedua, Pasal 98 ayat 3 yang menyebut pemberian suara dilakukan dengan cara manual dan atau elektronik, dan penghitungan suara dengan cara manual dan atau elektronik.

    Ketiga, Pasal 111 ayat 1 dan 2 yang menyebut secara lebih tegas bahwa mekanisme penghitungan dan pemilihan secara manual atau elektronik diatur dengan peraturan KPU dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan pemerintah. "Di situ malah sudah dibuka peluangnya. Mau penghitungan manual atau elektronik diaturnya oleh peraturan KPU," kata Pramono.

    Pramono menyebut, jika UU-nya telah memadai, maka KPU tinggal merumuskan detail tentang tata cara dna prosedur e-Rekapitulasi. Lebih lanjut dia berharap KPU dapat menjalankan proses ini secara bertahap di internal yang juga masih menuai banyak perdebatan. Apalagi, pada pilkada 2020 mendatang akan dilaksanakan di 270 daerah.

    "Apakah e-Rekap akan dilaksanakan di 270 daerah atau dengan sistem pilot project? Nanti kita uji coba juga sebelum piloting," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.