TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar menyatakan pembicaraan posisi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat di internal koalisi Indonesia Kerja kian mengerucut. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, koalisi sudah membicarakan ihwal posisi ketua MPR ini secara bilateral maupun bersama-sama.
"Peluangnya memang yang paling besar Golkar. Sudah mulai mengarah ke sana," kata Lodewijk kepada Tempo, Selasa malam, 31 Juli 2019.
Menurut Lodewijk, hal tersebut juga dibicarakan dalam pertemuan empat ketua umum koalisi Jokowi pada Senin pekan lalu di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Lodewijk mengatakan partainya paling berpeluang lantaran menempati posisi kedua dari segi perolehan kursi di pemilihan legislatif 2019.
"Secara kesantunan politik itu untuk Golkar. Walaupun teman-teman yang lain ingin, itu nanti dikomunikasikan," kata Lodewijk.
Seorang petinggi partai beringin menyatakan partainya sudah mengunci posisi ketua MPR itu untuk Golkar. Menurut dia, koalisi juga sepakat tak ingin menambah partai baru untuk bergabung.
"Soliditas koalisi ini menyepakati Golkar menjadi ketua MPR," kata sumber tersebut. Adapun yang akan mendapat jatah pimpinan MPR, kata dia, yakni Golkar, PDIP, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin memang mengutamakan internal koalisi dalam membentuk paket pimpinan MPR nantinya. Airlangga pun menyatakan sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membicarakan hal ini. "Secara informal sudah," kata Menteri Perindustrian tersebut.
Terkait respons Megawati, Airlangga menganggap ada sinyal PDIP bakal melepas posisi tersebut kepada Golkar. Menurut dia, PDIP yang dipastikan menempati jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat tak akan juga mengincar posisi ketua MPR.
"Pokoknya nomor satu nomor dua-lah. Tidak mungkin nomor satu dapat ketua DPR, nomor satu dapat ketua MPR juga. Tidak ada sejarahnya," kata Airlangga.
