Tren Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu Turun, Waspadai Ini

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) memasangkan baret Komandan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI Brigjen TNI Rochadi (kanan) saat pasukan tersebut diresmikan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019. Pembentukan Koopssus TNI yang berasal dari pasukan elite tiga matra TNI tersebut bertujuan untuk nenghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) memasangkan baret Komandan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI Brigjen TNI Rochadi (kanan) saat pasukan tersebut diresmikan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019. Pembentukan Koopssus TNI yang berasal dari pasukan elite tiga matra TNI tersebut bertujuan untuk nenghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Bandung - Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Hendra Gunawan mengatakan tren aktivitas Gunung Tangkuban Parahu terus menurun. “Tapi erupsi bisa terjadi kapan saja. Yang penting, orangnya selalu siaga,” kata dia, Selasa, 30 Juli 2019.

    Peneliti Gunung Api PVMBG, Badan Geologi, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Mamay Sumaryadi mengatakan yang disiapkan pengelola dan pemerintah daerah diharapkan berupa rencana kontijensi menghadapi ancaman bencana gunung api. “Rencana Kontijensi adalah konsep kedaruratan. Misalkan untuk menghadapi krisis pengungsian harus ke mana, itu jadi fasilitas yang menjadi tanggung-jawab pengelola,” kata dia, Selasa, 30 Juli 2019.

    Mamay mengatakan belum semua pengelola kawasan wisata alam memiliki rencana kedaruratan itu.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tangkubanparahu boleh dibuka mulai Kamis, 1 Agustus 2019 dengan sejumlah syarat. “Dengan syarat perbaikan-perbaikan sistem evakuasi harus diperlihatkan,” kata dia seusai memimpin rapat membahas gunung itu di Gedung Sate, Bandung, Selasa, 30 Juli 2019.

    Syaratnya, pengelola diminta memastikan debu dan material sisa erupsi Gunung Tangkubanparahu sudah dibersihkan di seluruh areal pengunjung. “Buktikan bahwa kebersihan sudah 100 persen. Kirim foto-fotonya,” kata Emil, dalam rapat yang dihadiri Bupati Subang Ruhimat, pengelola TWA Gunung Tangkubanparahu, PVMBG, serta perwakilan asosiasi wisata. 

    Syarat lainnya, pengelola TWA diminta memasang papan peringatan jalur evakuasi mengantisipasi erupsi berulang. Pengelola TWA diminta membuat grup perpesanan Grup dengan anggota seluruh kepala desa dalam radius 5 kilometer dari gunung itu serta perwakilan PVMBG, muspida, setempat.

    Seluruh syarat yang diminta itu harus sudah dilaporkan Rabu, 31 Juli 2019, paling telat pukul 17.00. “Semakin cepat, urusan membuka semakin lancar,” kata Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil.

    Syarat berikutnya pengelola juga diminta membuat brosur SOP evakasi yang bisa di akses online dalam sepekan. Pengelola TWA juga dimintanya rajin berkoordinasi pemerintah daerah setempat, serta pelaku wisata lainnya. “Yang penting jaga jarak 500 meter saja. Di luar radius itu, saya kira aman.”

    Pengelola TWA Gunung Tangkuban Parahu, Direktur Utama PT Graha Rani Putra Persada, Putra Kaban berjanji memenuhi semua syarat itu sebelum tenggat yang ditetapkan Ridwan Kamil. “Semuanya sudah kami siapkan. Tapi kalau ada yang harus diperbaiki, kami akan perbaiki,” kata dia, Selasa, 30 Juli 2019.

    Kaban mengatakan pembersihan debu dan material sisa erupsi terus dilakukan dengan mengerahkan 40 unit damkar. Kendaraan evakuasi pengunjung mengantisipasi pengunjung untuk secepatnya turun sudah disiapkan 17 unit kendaraan. “Yang paling berbahaya kalau terjadi kepanikan. Untuk Gunung Tangkuban Parahu kami buat informasi setiap dua menit.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.