Pengamat Siber Sebut Kemendagri Buang Badan soal Jual Beli NIK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar mendata para penumpang kapal KM Awu yang tidak membawa identitas setibanya di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Jumat, 7 Juni 2019. Pemeriksaan dan pendataan pada arus balik Idul Fitri 1440 H tersebut untuk mengantisipasi penduduk pendatang secara ilegal ke Bali. ANTARA/Nyoman Budhiana

    Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar mendata para penumpang kapal KM Awu yang tidak membawa identitas setibanya di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Jumat, 7 Juni 2019. Pemeriksaan dan pendataan pada arus balik Idul Fitri 1440 H tersebut untuk mengantisipasi penduduk pendatang secara ilegal ke Bali. ANTARA/Nyoman Budhiana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat keamanan siber dari Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai Kementerian Dalam Negeri buang badan atas maraknya jual beli NIK dan KK di media sosial. "Jangan menganggap pihak lain yang mungkin bocor, tapi menolak dirinya mungkin juga bocor," kata Heru kepada Tempo, Rabu, 31 Juli 2019.

    Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, sebelumnya meyakini bahwa tak terjadi kebocoran data dari internal kementerian, menyusul viralnya jual beli data Nomor Induk Kependudukan dan kartu Keluarga di media sosial.

    Heru mengatakan Kementerian Dalam Negeri pun berpotensi mengalami kebocoran data. Misalnya, hingga kini data center data kependudukan nasional tidak diketahui secara pasti. Selain itu, Heru juga mengingatkan kembali kasus e-KTP tercecer.

    Kemudian kasus Biomorf (sistem perekaman data biometrik penduduk) yang tak jelas akhirnya seperti apa lantaran tak diketahui siapa yang memegang data sidik jari penduduk. Heru juga menyinggung kebijakan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuka akses data penduduk ke swasta.

    "Apa pentingnya coba? Kan KTP kita dengan reader (perangkat pembaca E-KTP) bisa dibaca tanpa perlu membuka akses ke Dukcapil. Ini seperti membuka bukan cuma back door tapi front door," ujarnya.

    Meksi begitu, Heru tak menampik bahwa pemulung data pribadi juga bisa muncul dari mana saja. Misalnya, platform pinjaman online yang bisa mengambil data kontak, GPS, kamera, dan lainnya. Padahal, sudah ada aturan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.