KY dan MA Berhentikan Kepala Pengadilan Militer Makassar

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi Yudisial usai mengikuti pengambilan sumpah pada acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 18 Desember 2015. Para anggota KY yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 120/P/Tahun 2015 terdiri atas Kolonel (Purn) Chk Dr Joko Sasmito, Maradaman Harahap (mantan hakim), Sukma Violetta (anggota masyarakat), Sumartoyo (praktisi hukum), dan Farid Wajdi (praktisi hukum). Tempo/ Aditia Noviansyah

    Anggota Komisi Yudisial usai mengikuti pengambilan sumpah pada acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 18 Desember 2015. Para anggota KY yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 120/P/Tahun 2015 terdiri atas Kolonel (Purn) Chk Dr Joko Sasmito, Maradaman Harahap (mantan hakim), Sukma Violetta (anggota masyarakat), Sumartoyo (praktisi hukum), dan Farid Wajdi (praktisi hukum). Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung memberhentikan dengan hormat Kepala Pengadilan Militer di Makassar yang berinisial HM. Ini dilakukan melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim.

    "Hakim HM diberhentikan karena terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), karena mempunyai hubungan terlarang dengan perempuan yang masih bersuami," ujar Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019.

    Adapun putusan dalam sidang MKH yang digelar secara tertutup tersebut berlangsung di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, pada Selasa kemarin dan diketuai Joko Sasmito.

    Sementara anggota MKH lain yang ikut menyidangkan adalah Sumartoyo, Aidul Fitriciada Azhari, Farid Wajdi yang mewakili KY. Sedangkan MA diwakili oleh Desnayeti, Hidayat Manao dan Yasardin.

    Hakim HM dilaporkan karena mempunyai hubungan terlarang dengan perempuan yang masih bersuami. HM selaku hakim terlapor juga melakukan intervensi terhadap pemeriksaan terlapor, serta melakukan penyalahgunaan wewenang saat HM bertugas sebagai hakim kepala Pengadilan Militer di Makassar.

    Berdasarkan laporan dan fakta persidangan, MKH memutuskan bahwa hakim HM terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim angka 2 dan angka 3 jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

    "Hal ini membuktikan bahwa hakim dari semua badan peradilan, termasuk hakim militer, yang melanggar kode etik maka akan diberikan sanksi tegas. Hakim terikat pada ketentuan perilaku yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," ujar Joko.

    Lebih lanjut Joko menyebutkan bahwa KY akan terus mendorong para hakim dari semua badan peradilan untuk dapat menjaga perilakunya, baik di dalam maupun di luar dinas, serta tegas dalam melaksanakan KEPPH.

    MKH adalah forum pembelaan bagi hakim yang diduga melanggar KEPPH, dan digelar oleh KY bersama-sama dengan MA.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.