Para Mahasiswa Dibolehkan Kaji Khilafah dan Marxisme, Asalkan...

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof Dr Muhammad Nasir MSi Akt PhD memberikan wejangan kepada mahasiswa bidik misi yang diterima di ITS, Rabu (1/6). dok/its.ac.id KOMUNIKA ONLINE

    Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof Dr Muhammad Nasir MSi Akt PhD memberikan wejangan kepada mahasiswa bidik misi yang diterima di ITS, Rabu (1/6). dok/its.ac.id KOMUNIKA ONLINE

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memperbolehkan mahasiswa membahas paham-paham seperti marxisme dan khilafah di kampus.

    Asalkan pembahasan khilafah dan marxisme itu sebatas ilmu pengetahuan dan di bawah bimbingan dosen.

    "Mengkaji ilmu pengetahuan di kampus silakan, yang tidak boleh adalah memilih itu sebagai ideologi. Karena negara telah menetapkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Pancasila," kata Nasir seperti dilansir dari Antara, Selasa, 30 Juli 2019.

    Nasir mengatakan, paham-paham di luar Pancasila dapat dibahas dan dikaji dalam bentuk kajian akademik dan secara terbuka atau di mimbar akademik. Batasannya, ujar dia, mengkomparasikan tentang ideologi suatu negara. Misalnya, bagaimana negara-negara lain punya pengalaman ideologi marxisme, memakai ideologi kapitalis, atau berpaham khilafah.

    "Tapi Indonesia tidak pernah memilih itu, Indonesia telah memilih NKRI, Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan semboyan Bhineka Tunggal Ika," ujar Nasir.

    Polisi membatalkan acara diskusi umum berupa kajian dan pemerintahan dalam Islam.

    Nasir mengingatkan, pembatasan paham-paham seperti marxisme hanya sebatas kajian internal antara mahasiswa dan dosen dan tidak untuk publik. "Kalau kajiannya dibawa keluar berarti propaganda, itu tidak boleh," ujar dia.

    Di samping itu, Nasir meminta seluruh rektor perguruan tinggi dan direktur politeknik di seluruh Indonesia untuk mendata nomor kontak telepon dan media sosial baik dosen, pegawai maupun mahasiswa untuk mencegah radikalisme.

    "Kalau mereka terpapar radikalisme katakan tergabung HTI (Hizbut-Tahrir), maka nanti kita akan cek apakah benar, melalui profiling, kalau datanya sudah ada maka profilingnya akan lebih cepat. Kalau memang itu terbukti, maka kita harus edukasi mereka, harus kembali ke NKRI," ujar dia terkait pengkajian paham seperti khilafah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.