Kata Komnas HAM Soal Bupati Bantul Cabut Izin Pendirian Gereja

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komnas HAM Beka Ulung, Hairansyah, Ahmad Taufan Damanik, dan Amiruddin saat menyampaikan catatan kritis Pemilu 2019 di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis, 4 April 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Komisioner Komnas HAM Beka Ulung, Hairansyah, Ahmad Taufan Damanik, dan Amiruddin saat menyampaikan catatan kritis Pemilu 2019 di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis, 4 April 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Komnas HAM menilai keputusan Bupati Bantul Suharsono mencabut izin pendirian Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel kecamatan Sedayu tak berdasar. Sebabnya, gereja tersebut telah mengurus izin sesuai prosedur. Gereja tersebut telah mendapat IMB pada 15 Januari 2019 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bernomor 0116/DPMPT/212/l/2019.

    Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, ia telah datang ke Gereja Pantekosta Sedayu dan bertemu dengan Pendeta Tigor Yunus Sitorus pada Kamis, 25 Juli 2019. Ia datang meminta keterangan, setelah Komnas HAM mendapatkan pengaduan tentang penolakan gereja. Hasilnya, kata Beka, gereja tersebut telah mengikuti dan memenuhi prosedur pengajuan izin pendirian rumah ibadah.

    Beka menyebutkan keputusan Bupati Bantul itu tidak sejalan dengan konstitusi, yang menjamin kebebasan setiap orang untuk menjalankan ibadah agama dan wajib mendapat perlindungan negara. “Bupati harus menganulir keputusannya karena tak ada dasarnya,” kata Beka ketika dihubungi, Selasa, 30 Juli 2019.

    Beka menilai langkah Bupati Bantul sebagai kemunduran terhadap penghormatan kebebasan beragama setiap orang yang dijamin konstitusi. Dia telah mengingatkan Suharsono agar menganulir keputusannya melalui pesan WhatsApp. Tapi, pesan Beka tak berbalas. Beka juga sudah mencoba mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Tapi, pesan itu juga tidak mendapatkan respon.

    Bupati Suharsono mencabut izin pendirian Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel kecamatan Sedayu , Kabupaten Bantul, Daerah IstimewaYogyakarta dengan alasan melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pemberian IMB rumah ibadah. “Saya cabut karena ada unsur yang tidak terpenuhi secara hukum,” kata Suharsono di kantor Pemkab Bantul, Senin, 29 Juli 2019.

    Keputusan bupati itu membuat pendeta dan jemaat gereja pantekosta tersebut terpaksa menumpang agar tetap bisa beribadah di Gereja Kristen Jawa. Padahal kedua gereja tersebut berbeda aliran dan punya tata cara ibadah yang berbeda.

    Suharsono meneken surat pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah tersebut pada Jumat, 26 Juli 2019. Dia beralasan Gereja Pantekosta tersebut menjadi satu dengan rumah tinggal Pendeta Tigor Yunus Sitorus sehingga tak bisa difungsikan untuk ibadah. Gereja, kata Suharsono seharusnya tidak boleh sekaligus untuk tempat tinggal.

    Selain mempersoalkan gereja sebagai rumah tinggal Pendeta Tigor Yunus Sitorus, Bupati Bantul juga mempermasalahkan ibadah di gereja yang tidak dilakukan secara terus menerus. Dalam sebulan, ibadah di gereja tersebut, kata Suharsono hanya berlangsung dua hingga tiga kali atau tidak rutin.

    Pembatalan perizinan gereja itu muncul setelah Pemkab Bantul mendapatkan laporan penolakan warga Gunung Bulu, Desa Argorejo, Sedayu. Sejak 2003, Pendeta Tigor berniat untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah. Namun terganjal karena penduduk yang mayoritas Muslim menolak. Ada sekelompok orang yang merobohkan bangunan yang Tigor dirikan. Ia kemudian melaporkan kejadian itu kepada ketua RT. Pendeta Tigor lalu terpaksa menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan rumah miliknya tidak untuk tempat ibadah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.