Aktivis Anti Korupsi: Ajaib Kasus Novel Luput di Materi Capim KPK

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (kanan) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (tengah) dan anggota Mualimin Abdi (kiri) memberikan keterangan pers terkait hasil uji kompetensi capim KPK di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Sebanyak 104 kandidat capim KPK telah lolos uji kompetensi dan selanjutnya akan mengikuti tes psikologi pada Minggu, 28 Juli 2019. ANTARA

    Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (kanan) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (tengah) dan anggota Mualimin Abdi (kiri) memberikan keterangan pers terkait hasil uji kompetensi capim KPK di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Sebanyak 104 kandidat capim KPK telah lolos uji kompetensi dan selanjutnya akan mengikuti tes psikologi pada Minggu, 28 Juli 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta -Aktivis antikorupsi Zainal Arifin Mochtar mengaku heran sekali karena panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat Capim KPK emoh memasukan kasus Novel Baswedan dalam materi wawancara.

    Menurut Zainal, pansel Capim KPK seharusnya melihat kasus Novel secara lebih luas.

    "Tema yang bisa dikaitkan dengan kasus Novel banyak, tapi ujung-ujungnya menolak itu menurut saya pernyataaan yang sangat tidak benar," kata Zainal di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019.

    Menurut dosen Universitas Gadjah Mada ini, isu penuntasan kasus Novel dapat dikaitkan dengan perlindungan pekerja antikorupsi. Ia mengatakan isu itu penting melihat banyaknya kasus teror ke KPK, hingga upaya kriminalisasi terhadap pegawai KPK. Menurut dia, isu-isu tersebut sangat berkaitan dengan seleksi pimpinan komisi antikorupsi.

    Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil antikorupsi mendorong agar kasus Novel dijadikan sebagai acuan tahapan ujian Capim KPK jilid V. Akan tetapi, Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih menganggap kasus penyiraman air keras itu bukan tugas timnya, melainkan tugas satuan tugas di kepolisian.

    Meski demikian, Yenti berkata akan mempertimbangkan usul itu. Hanya ia melarang pihak lain mendikte pansel. "Masukan boleh, tapi tidak boleh mendikte," kata dia terkait kritik pegiat anti korupsi terhadap Pansel Capim KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.