Komnas Perempuan Khawatir Nasib RUU PKS

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aliansi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual tuntut Pemerintah sahkan RUU PKS di YLBHI Jakarta, 3 Mei 2016. TEMPO/Abdul Azis

    Aliansi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual tuntut Pemerintah sahkan RUU PKS di YLBHI Jakarta, 3 Mei 2016. TEMPO/Abdul Azis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Perempuan, Masruchah, mengatakan cukup khawatir Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih belum diresmikan lantaran menunggu RUU KUHP disahkan.

    "Pasti kami khawatir dan tentu tidak hanya Komnas Perempuan. Korban dan publik kan sudah merasa dijanji-janjikan sudah sangat lama, tapi tidak ada pembahasan," kata Masruchach di Jakarta pada Selasa, 30 Juli 2019.

    Menurutnya, kerja DPR terkait tertundanya RUU PKS menjadi bagian dari citra parlemen dan menunjukkan peran legislasi yang tidak dijalani dengan baik. Dia menilai DPR telah menemukan fakta kekerasan seksual, namun cenderung terabaikan. "Ada faktanya tapi tidak disikapi. Kami khawatir, belum tentu anggota DPR selanjutnya akan mudah memahami isu ini," kata Masruchah.

    Dia mengatakan Ketua Panja Komisi III dan VIII DPR harus sungguh-sungguh dan memprioritaskan RUU PKS, karena angka korban kekerasan seksual semakin meningkat dan membutuhkan perlindungan.

    "Sudah sangat urgen sejak 2010. Kami sudah kampanye darurat kekerasan seksual dan ini hampir 10 tahun. Lagi-lagi ini soal kesungguhan di parlemen dan pemerintah," katanya.

    Sebelumnya, Komisi VIII mengatakan RUU PKS belum bisa disahkan lantaran harus menunggu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diresmikan.

    "Pembahasan KUHP akan melihat dasar pertimbangan dari RUU PKS. Agar KUHP lebih maju dari sebelumnya. Akan berlapis karena KUHP sifatnya umum, baru nanti lex specialis RUU PKS dilengkapi," kata Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 30 Juli 2019.

    Menurut Diah, pembahasan logika RUU PKS harus lebih dulu selesai di KUHP. Setelah membangun format hukum pidana, nantinya baru akan dibangun turunan-turunan yang belum termaktub dalam RUU PKS. "Ketika KUHP dibuka, kami ingin bisa membangun keadilan bagi korban kekerasan seksual," katanya.

    HALIDA BUNGA FISANDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.