Pengurus Golkar Bantah Airlangga Takut Gelar Pleno Evaluasi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Dicki Loupatty mengklaim ketua umumnya, Airlangga Hartarto, tak takut menggelar rapat pleno evaluasi. Dia mengklaim Airlangga bahkan siap saja jika musyawarah nasional digelar dalam waktu dekat.

    "Bukan Pak Airlangga takut pleno. Itu keliru," kata Dicki dalam diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2019.

    Dalam mekanisme internal partai beringin, jadwal munas memang diputuskan lewat mekanisme pleno. Pleno juga menetapkan jadwal rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang biasanya digelar sebelum munas.

    Sebelumnya, Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mempertanyakan alasan belum digelarnya rapat pleno evaluasi kepengurusan partai di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Jika rapat pleno segera digelar, ujar Bambang, maka debat soal evaluasi kepemimpinan Airlangga tidak lagi terjadi di ruang publik, melainkan di ruang rapat pleno.

    Tak cuma membantah Airlangga gentar dengan pleno, Dicki bahkan mengklaim bosnya itu siap munas digelar kapan pun. Namun, kata dia, Airlangga ingin memberikan ruang kepada kader-kader Golkar lain yang ingin maju sebagai calon ketua umum untuk mempersiapkan diri.

    "Malah Pak Airlangga sendiri menginginkan munas besok. Tapi karena baiknya Pak Airlangga diminta Desember supaya kalau ada kompetitor, karena Golkar membuka ruang itu," ucap Dicki.

    Adapun ihwal belum digelarnya pleno, Dicki beralasan saat ini jajaran Dewan Pimpinan Pusat memerlukan waktu menyusun laporan yang akan dibawa ke rapat. Menurut dia, penyusunan rumusan itu dikerjakan oleh badan-badan yang ada di partai serta pengurus daerah.

    "Bidang pemenangan pemilu, bidang hukum, bidang organisasi, DPD satu dan dua, ini harus menyampaikan laporannya, sehingga DPP mengevaluasi menjadi rumusan lima tahun ini apa yang menjadi kelemahan Golkar," ujar Dicki.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.