Ganjar Pranowo Tunjuk M Hartopo Jadi Pelaksana Tugas Bupati Kudus

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir ke acara pemakaman istri Presiden ke 6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, hari ini, Ahad, 2 Juni 2019.

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir ke acara pemakaman istri Presiden ke 6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, hari ini, Ahad, 2 Juni 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menunjuk Muhammad Hartopo sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kudus. Penunjukan ini menyusul penahanan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

    Hartopo sebelumnya adalah Wakil Bupati Kudus. Penunjukan dirinya sebagai Plt Bupati Kudus ditandai dengan surat dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Wakil Bupati Kudus pada 30 Juli 2019. Surat itu berisi penugasan wakil bupati Kudus untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Kudus.

    Asisten I Setda Kudus Agus Budi Satriyo membenarkan, bahwa surat dari Gubernur Jateng tersebut diterima Pemkab Kudus pada hari ini, Selasa 30 Juli 2019.

    "Surat tersebut merupakan penegasan dari Undang-Undang nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan UU nomor 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah," ujarnya di Kudus, hari ini.

    Di dalam pasal 65 ayat (3), ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.

    Adapun di pasal 66 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

    Kemudian pada pasal 91 ayat (2) huruf b ditegaskan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

    "Dengan adanya surat penegasan tersebut, Wakil Bupati Kudus M. Hartopo memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan wewenang bupati," ujarnya.

    Dalam surat yang ditandatangani Gubernur Ganjar Pranowo itu juga diingatkan bahwa pelaksana tugas Bupati M Hartopo tetap berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Bupati Kudus sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

    Surat dari Ganjar Pranowo tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Bupati Kudus, Ketua DPRD Kudus, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.