Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Hukum Sarankan Ada Perwakilan Oposisi di Pimpinan MPR

image-gnews
Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar
Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebaiknya tidak diisi hanya dari satu koalisi saja. Menurut dia, perlu ada perwakilan koalisi yang berbeda di kursi pimpinan agar terjadi perdebatan dalam menentukan agenda-agenda yang menjadi kewenangan MPR.

Bivitri mencontohkan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengemuka belakangan ini. Jika paket pimpinan MPR diisi hanya dari satu koalisi, agenda yang akan dilakukan adalah yang hanya menguntungkan satu sisi dan jauh dari harapan publik.

"Akan lebih baik bila di level pimpinan yang tertinggi ada perdebatan yang substantif. Misal dua pimpinan mau amandemen tapi yang tiga enggak. Nah, diperdebatkan dulu di level pimpinan baru dibawa ke bawah," kata dia dalam diskusi Negoisasi Kursi Ketua MPR di Jalan Raden Saleh, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019.

"Kalau misal lima-limanya dari satu koalisi, udah semua setuju amandemen, gak ada perdebatan, agendanya ditaruh dan dibahas. Itu bahayanya. Jadi mendingan dicampur saja," ucap Bivitri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bivitri meyakini pimpinan MPR yang terdiri dari campuran koalisi bisa terwujud. Pasalnya dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak disebutkan paket pimpinan MPR harus berasal dari satu koalisi saja. "Bisa saja paket itu satu paket tapi isinya itu tadi misal ada satu orang PDIP, PKS, PAN, dan seterusnya," ujarnya.

Selain itu, Bivitri berharap pimpinan MPR yang bakal kembali berjumlah lima orang tidak ditambah lagi hanya demi mengakomodir kepentingan partai politik. Alasannya tugas pimpinan MPR lebih banyak memimpin sidang, bukan hal-hal yang bersifat fungsional.

"Padahal di lain sisi fasilitas mereka, fasilitas protokoler dan keuangan, yang berlebih menurut saya jadi gak relevan dari segi jumlah (pimpinan yang banyak)," kata Bivitri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

20 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.


Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

2 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

Kudera merangkak disebut sebagai kudeta yang dilakukan Soeharto kepada Sukarno, apa itu?


Gabung ke Pemerintahan Jokowi, AHY Ingatkan Kader Demokrat Kini Bukan Oposisi

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Gabung ke Pemerintahan Jokowi, AHY Ingatkan Kader Demokrat Kini Bukan Oposisi

AHY mengatakan, Demokrat selalu serius menjalankan perannya baik di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan.


Mahfud Md Tanggapi Koalisi Besar: Tak Menutup Peluang Ada Oposisi

13 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md Tanggapi Koalisi Besar: Tak Menutup Peluang Ada Oposisi

Mahfud Md menanggapi pembentukan koalisi besar. Ia mengatakan, pembentukan koalisi besar berada di tangan pemerintahan yang baru.


Kata Anies soal Kemungkinan Menjadi Oposisi Jika Kalah Pilpres

15 hari lalu

Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan ditemui di Masjid Agung Bintaro, kawasan Tangerang Selatan, Jumat, 8 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kata Anies soal Kemungkinan Menjadi Oposisi Jika Kalah Pilpres

Menurut Anies Baswedan, oposisi juga memegang peran penting dalam pemerintahan.


Anies Baswedan Belum Pastikan Jadi Oposisi: Bagaimana Kalau Ada Putaran Dua?

15 hari lalu

Anies Baswedan Belum Pastikan Jadi Oposisi: Bagaimana Kalau Ada Putaran Dua?

Anies Baswedan masih menugguhhasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum untuk melihat hasil Pemilihan Presiden 2024.


Anies Sebut Hampir Tidak Ada Oposisi di Era Jokowi

15 hari lalu

Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan ditemui di Masjid Agung Bintaro, kawasan Tangerang Selatan, Jumat, 8 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Anies Sebut Hampir Tidak Ada Oposisi di Era Jokowi

Anies Baswedan menilai, hampir tidak ada partai oposisi yang bertahan di era pemerintahan presiden Jokowi.


Begini Respons PDIP Ketika NasDem Sarankan Partai Banteng Jadi Oposisi

19 hari lalu

Pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) menyiapkan patung banteng seharga Rp 45 juta sebagai atribut kampanye Ganjar-Mahfud dalam acara Konser Salam Metal di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Begini Respons PDIP Ketika NasDem Sarankan Partai Banteng Jadi Oposisi

Politikus Nasdem menyarankan PDIP agar menjadi oposisi, ketimbang berada di dalam pemerintahan. Apa jawaban PDIP?


Disebut Lebih Baik jadi Oposisi oleh Partai NasDem, PDIP: Opsi Sangat Terhormat

19 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat ditemui usai debat Capres 2024 di Istora Senayan, Minggu, 7 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Disebut Lebih Baik jadi Oposisi oleh Partai NasDem, PDIP: Opsi Sangat Terhormat

Politikus PDIP mengatakan opsi menjadi oposisi juga pilihan terhormat untuk wujudkan check and balances.


Politikus NasDem Sebut PDIP Lebih Baik Jadi Oposisi

20 hari lalu

Irma Suryani. antaranews.com
Politikus NasDem Sebut PDIP Lebih Baik Jadi Oposisi

Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani menilai Partai Demokrasi Indonesia lebih baik menjadi oposisi, ketimbang berada di dalam pemerintahan.