Pengamat Khawatir Koopssus Hanya Wadah untuk Perwira Tinggi TNI

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) melakukan salam komando dengan Komandan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI Brigjen TNI Rochadi (kanan) saat pasukan tersebut diresmikan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019. Pembentukan Koopssus TNI yang berasal dari pasukan elite tiga matra TNI tersebut bertujuan untuk nenghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) melakukan salam komando dengan Komandan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI Brigjen TNI Rochadi (kanan) saat pasukan tersebut diresmikan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019. Pembentukan Koopssus TNI yang berasal dari pasukan elite tiga matra TNI tersebut bertujuan untuk nenghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta-Direktur Community of Ideological Islam Analyst (CIIA) Harist Abu Ulya khawatir satuan baru Tentara Nasional Indonesia, Komando Operasi Khusus (Koopssus ) hanya jadi wadah bagi persoalan menumpuknya perwira tinggi yang belum punya jabatan. Jika itu yang terjadi, kata Abu Ulya, Koopssus tidak tepat guna.

    “Jika tidak tepat guna, maka akan terkesan ini hanya soal jalan keluar dari problem internal TNI, yaitu penumpukan para perwira yang non-job,” ujar Harits saat dihubungi, Selasa, 30 Juli 2019.

    Setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia diteken pada 3 Juli 2019 oleh Jokowi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan Koopssus pada Selasa siang tadi. Kepala A Badan Intelijen Strategis TNI Brigadir Jenderal Rochadi diangkat sebagai komandan satuan baru ini.

    Koopssus, kata Hadi, bertugas mengatasi aksi-aksi terorisme. Pasukan dari tiga matra tentara  ini bakal menangkal aksi teror baik dalam maupun luar negeri.

    Hadirnya organisasi baru, menurut Harits, pasti berdampak pada bertambahnya nomenklatur anggaran yang menjadi beban baru bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Semua itu adalah uang rakyat dan negara menjadi sumber utamanya,” ucap dia.

    Panglima TNI mengajukan alokasi anggaran untuk Koopssus sebesar Rp 1,5 triliun pada September 2018 lalu. Alokasi ini dimasukkan dalam pagu anggaran Kementerian Pertahanan atau TNI tahun 2019.

    “Untuk pembangunan sarana prasarana, pembelian material khusus, senjata, dan lainnya,” kata Hadi di sela rapat kerja dengan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 5 September 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.