Kasus Bupati Kudus, Pakar Anggap Pemiskinan Lebih Menjerakan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka terkait dugaan kasus suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019, Bupati Kudus 2018-2023 Muhammad Tamzil (kedua kiri) digiring petugas menuju mobil yang akan membawa ke penjara usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2019. Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan barang bukti senilai Rp170 juta, Muhammad Tamzil akan ditahan bersama Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan dan Staf Khusus Bupati Kudus Agus Soeranto. ANTARA

    Tersangka terkait dugaan kasus suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019, Bupati Kudus 2018-2023 Muhammad Tamzil (kedua kiri) digiring petugas menuju mobil yang akan membawa ke penjara usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2019. Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan barang bukti senilai Rp170 juta, Muhammad Tamzil akan ditahan bersama Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan dan Staf Khusus Bupati Kudus Agus Soeranto. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar tak setuju dengan wacana hukuman mati terhadap Bupati Kudus Muhammad Tamzil. Dia menganggap hukuman mati tak bisa membuat pelaku korupsi jera.

    "Apakah hukuman mati menjerakan itu penting kita bicarakan, kalau saya mengatakan belum tentu," kata Zainal di Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019.

    Menurut pakar hukum tata negara ini, hukuman yang lebih menjerakan adalah perampasan aset. Dia mengatakan koruptor lebih baik dibuat miskin daripada dibuat tak bernyawa. "Koruptor lebih takut miskin daripada mati," katanya. Pemiskinan, kata dia, juga punya efek mencegah pelaku korup.

    KPK tengah mempertimbangkan untuk menuntut hukuman maksimal bagi Tamzil. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hukum terberat adalah hukuman mati. Hukuman mati dapat diberikan dengan sejumlah syarat, misalnya tindakan korupsi dilakukan pada saat bencana atau pelaku telah melakukan korupsi berulang kali.

    Dalam kasus korupsi di Pemerintahan Kabupaten Kudus ini, Tamzil diduga sudah melakukan korupsi lebih dari sekali. Sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan KPK, Tamzil pernah dihukum penjara 22 bulan dalam kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana Kabupaten Kudus tahun 2004.
    Saat ini, ia kembali terlibat dalam kasus korupsi. Kini, Tamzil ditetapkan menjadi tersangka suap terkait kasus jual-beli jabatan di Pemkab Kudus oleh KPK.

    KPK menyangka Tamzil menerima Rp 250 juta dari pelaksana tugas Sekretaris Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, Akhmad Sofyan. Uang itu ia terima melalui staf khususnya, Agus Soeranto.

    Bupati Kudus itu membantah menerima uang suap itu. Dia mengatakan tak pernah memerintahkan bawahannya untuk menerima uang suap. "Enggak ada perintah dari saya," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.