Sekda Jabar Tersangka Meikarta, Mendagri Hubungi Ridwan Kamil

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti kepada Wali kota Bandung Ridwan Kamil dalam upacara peringatan hari pahlawan 2017. Sebanyak 15 kepala daerah mendapatkan penghargaan Parasamya Puryakarya Nugraha  dan Satyalancana Karya Bhakti. Jakarta, 10 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti kepada Wali kota Bandung Ridwan Kamil dalam upacara peringatan hari pahlawan 2017. Sebanyak 15 kepala daerah mendapatkan penghargaan Parasamya Puryakarya Nugraha dan Satyalancana Karya Bhakti. Jakarta, 10 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengenai status Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karnawa yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Saya semalam sudah komunikasi dengan Gubernur. Bahwa Gubernur akan menanyakan kepada Sekda Jabar, dan saya serahkan kepada gubernur untuk memberi kesempatan Sekda Jawa Barat untuk menjelaskan," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019.

    Tjahjo mengatakan, jika kasus hukum Iwa Karnawa sudah diproses di pengadilan, maka Ridwan Kamil memiliki wewenang untuk menunjuk pelaksana tugas Sekretaris Daerah.

    Senin, 29 Juli 2019, KPK menetapkan Iwa Karnawa sebagai tersangka atas kasus supa proyek Meikarta. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan Iwa Karnawa meminta uang sebesar Rp 1 miliar dalam kasus tersebut.

    Menurut Saut, Iwa meminta uang tersebut kepada Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili terkait pengurusan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. RDTR itu menjadi bagian penting untuk mengurus proyek pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    KPK pun menyangka Iwa Karniwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.