Pimpinan KPK Baru Harus Usut Obstruction of Justice Kasus Novel

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta bersiap mengikuti tes psikologi seleksi capim KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Ahad, 28 Juli 2019. Tes psikologi ini merupakan tahap ketiga dari seluruh tahapan yang harus dilalui para calon pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Peserta bersiap mengikuti tes psikologi seleksi capim KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Ahad, 28 Juli 2019. Tes psikologi ini merupakan tahap ketiga dari seluruh tahapan yang harus dilalui para calon pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Kawal Capim Komisi Pemberantasan Korupsi berharap komisioner KPK jilid V berani menindaklanjuti temuan dugaan perintangan penyidikan dalam kasus teror Novel Baswedan. Maka itu, koalisi menilai panitia seleksi perlu memasukan kasus Novel dalam tahapan seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023.

    "Jangan sampai ada pimpinan KPK terpilih yang seakan buang badan, harusnya mereka secara serius melawan pelemahan KPK, baik secara perseorangan dan lembaga," kata peneliti Indonesia Corruption Watch yang tergabung dalam koalisi, Wana Alamsyah,  Selasa, 30 Juli 2019.Pimpinan KPK Laode M Syarif bersiap mengikuti tes psikologi seleksi calon pimpinan (capim) KPK, di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta, Ahad, 28 Juli 2019. Tes psikologi Capim KPK periode 2019-2023 tersebut diikuti 104 peserta. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Temuan mengenai dugaan Obstruction of Justice dikemukakan oleh tim pemantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam kasus Novel. Komnas mengatakan penyerangan terhadap Novel tak bisa dilepaskan dari kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dia lakukan. Hasil serupa juga ditemukan oleh tim investigasi koalisi masyarakat sipil dalam kasus Novel Baswedan.

    Koalisi mendorong agar kasus Novel dijadikan sebagai acuan tahapan ujian calon pimpinan KPK jilid V. Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Yenti Ganarsih menyatakan, kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan bukan ranah timnya melainkan ranah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Karena itu, menurut dia, kasus Novel itu seharusnya ditanyakan ke Kepolisian RI.

    Meski demikian, Yenti, akan mempertimbangkan apakah kasus Novel dapat dijadikan materi dalam tahapan uji para peserta. "Masukan-masukan disampaikan nanti kami pertimbangkan. Kami akhirnya yang memutuskan juga. Masukan boleh tapi tidak boleh mendikte," ujar Yenti.

    Wana meminta pansel tak melihat kasus Novel sebagai kasus tunggal yang tidak terkait dengan KPK. Menurut dia, kasus Novel merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian teror terhadap KPK, yang bahkan menyasar kepada pimpinan lembaga itu, Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif.

    Menurut Wana, masuknya materi kasus Novel ke dalam tahapan pansel perlu dilakukan untuk mencari pimpinan yang punya komitmen melindungi pegawainya. Selain itu, pengungkapan kasus Novel juga bisa membongkar kasus teror lain yang menyasar pegawai KPK. "Jangan sampai pimpinan KPK terpilih tidak berani mengambil tindakan bila terjadi serangan ke KPK ke depan."

    KPK melihat kasus Novel Baswedan penting untuk dijadikan sebagai salah satu materi yang dibahas calon pimpinan komisi antirasuah. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hal tersebut menyangkut keselamatan pihak-pihak yang ikut membantu memberantas korupsi.

    "Jadi bukan hanya soal Novel, ya, ini soal yang lebih luas. Bagaimana pimpinan KPK, pegawai KPK, masyarakat yang menjadi pelapor kasus korupsi, masyarakat yang menjadi saksi, mereka yang menjadi ahli dalam kasus korupsi, dan semua pihak yang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi termasuk juga jurnalis, itu bisa dikuatkan dan diberikan payung hukum," tutur Febri.

    AJI NOEGROHO | ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.