Kemensos Beri Bantuan Tetap Rp 1 Juta untuk Korban Konflik Nduga

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keluarga korban penembakan terhadap puluhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga menunggu kabar di Wamena, Papua, Selasa, 4 Desember 2018. Sebanyak 13 orang ditemukan selamat, yang terdiri dari lima karyawan PT Istaka Karya, enam pekerja bangunan puskesmas Mbua, dan dua pekerja SMP Mbua. ANTARA/Iwan Adisaputra

    Keluarga korban penembakan terhadap puluhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga menunggu kabar di Wamena, Papua, Selasa, 4 Desember 2018. Sebanyak 13 orang ditemukan selamat, yang terdiri dari lima karyawan PT Istaka Karya, enam pekerja bangunan puskesmas Mbua, dan dua pekerja SMP Mbua. ANTARA/Iwan Adisaputra

    TEMPO.CO, Jayapura - Kementerian Sosial mengatakan keluarga korban konflik di Nduga, Papua akan memberikan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) Akses dan Adaptif.

    "Kebetulan di Nduga sedang ada konflik bersenjata, sehingga menjadi strategi untuk perlindungan sosial bagi korban konflik," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Jayapura, Selasa, 30 Juli 2019.

    PKH Akses diberikan untuk warga yang masuk dalam kriteria prasejahtera dan memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Yaitu ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia dan disabilitas berat yang ada di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

    Sementara PKH Adaptif menjangkau keluarga yang jatuh miskin akibat bencana, baik bencana sosial maupun bencana alam. Untuk PKH Akses dan PKH Adaptif menggunakan skema yang sama, yaitu mendapatkan bantuan tetap sebesar Rp 1 juta per keluarga penerima manfaat.

    "Jadi ada keluarga yang masuk kategori prasejahtera sejak awal memang itu diupayakan untuk mendapatkan PKH Akses diutamakan yang 20 persen ekonomi terbawah, tapi sisi lain kalau ada keluarga yang jatuh miskin karena konflik itu juga diupayakan mendapatkan PKH Adaptif," kata Harry.

    Selain Nduga, katanya, perluasan PKH juga akan menjangkau Kabupaten Puncak dan Tambrauw di Papua Barat. Berdasarkan data awal Basis Data Terpadu (BDT) Pusdatin di Kabupaten Nduga terdata 82.020 jiwa calon penerima bantuan.

    Sementara di Kabupaten Puncak terdata 17.899 calon penerima bantuan dan Kabupaten Tambrauw 3.063 calon penerima. "Ini akan diverifikasi dan validasi. Kemensos akan mulai dengan menjangkau calon KPM di Kenyam itu sudah terdata 1.720 calon KPM," kata dia.

    Untuk melakukan verifikasi dan validasi, kata dia, dibutuhkan sumber daya manusia yang terlatih, maka akan direkrut pendamping PKH dengan pendekatan nondaring karena sulitnya jaringan.

    "Kriteria pendamping secara umum, kami merekrut sarjana dalam kumpulan ilmu-ilmu sosial, namun kalau tidak dapat, kami bisa menurunkan kriteria setingkat lulusan SMA, yang itu sudah terjadi di sejumlah wilayah Papua yang kami kategorikan asisten pendamping," kata Harry Hikmat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.