Suap Meikarta, Jerat Eks Presdir Lippo Hingga Sekda Jabar

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa hadir pada Rapat Koordinasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jabar Tahun 2019, di Hotel Grage, Kota Cirebon, Kamis, 11 Juli 2019. (dok Pemprov Jabar)

    Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa hadir pada Rapat Koordinasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jabar Tahun 2019, di Hotel Grage, Kota Cirebon, Kamis, 11 Juli 2019. (dok Pemprov Jabar)

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua tersangka baru dalam kasus suap Meikarta. Mereka adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa dan eks Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

    "Sejak 10 Juli 2019, KPK menyidik dua tersangka itu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di kantornya, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019.

    KPK menyangka Iwa menerima suap Rp 900 juta sehubungan dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Perubahan RDTR diperlukan karena proyek Meikarta mencakup lahan yang relatif luas. Sedangkan Bortholomeus  menjadi tersangka perkara suap sehubungan dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

    Berawal dari operasi tangkap tangan pada Oktober 2018, sejauh ini kasus korupsi Meikarta sudah menjerat 11 pelaku dari pihak penyelenggara negara maupun swasta. Berikut sejumlah fakta mengenai kasus ini:

    -OTT KPK

    KPK menggelar operasi senyap proyek Meikarta pada 14 hingga 15 Oktober 2019. Dalam operasi itu KPK menangkap 9 orang, yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi.

    Empat pejabat itu ialah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili. Pejabat lainnya adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat Maju Banjarnahor. Mereka disangka menerima suap untuk memuluskan izin megaproyek milik Lippo Group itu.

    Dari pihak swasta, KPK menetapkan eks Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Hendy Jasmen, dan dua konsultan Lippo, Taryudi serta Fitra Djaja Purnama.

    -James Riady dalam Pusaran

    Tiga hari setelah OTT, KPK menggeledah rumah CEO Lippo Group, James Riady. KPK mencari bukti kasus suap proyek Meikarta. Namun, KPK tak menyita apapun dari rumahnya.

    KPK juga memeriksa James pada 30 Oktober 2019. Dalam pemeriksaan itu KPK mendalami pertemuan antara James dan Neneng. Seusai pemeriksaan, James mengakui pernah bertemu Neneng yang baru saja melahirkan dan tidak membahas proyek. Pertemuan ini juga ditanyakan kepada James saat bersaksi di persidangan pada Februari 2019.

    -Mendagri dan Meikarta

    KPK juga memeriksa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Jumat, 25 Januari 2019. Tjahjo diperiksa karena disebut Neneng memberi arahan untuk mempercepat izin Meikarta. Menurut Neneng di dalam sidang, Tjahjo memintanya untuk membantu perizinan proyek Meikarta.

    KPK menyatakan memeriksa Tjahjo untuk mendalami pembahasan bersama Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, ada beberapa rapat yang teridentifikasi membahas proyek Meikarta. "Kami tanya, dalam kapasitas apa Mendagri dan timnya hadir atau hal-hal lain," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah.

    Tjahjo membenarkan pernah bicara dengan Neneng melalui telepon. Politikus PDIP ini mengatakan arahan itu diberikan untuk menyelesaikan polemik perizinan Meikarta antara Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat.

    -Vonis untuk para terpidana

    Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Bandung memvonis Neneng dkk terbukti menerima suap dengan total Rp 16,18 miliar dan Sin$ 270 ribu. Atas perbuatannya, Neneng divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan serta pencabutan hak politik 5 tahun. Sedangkan anak buahnya, divonis 4,5 tahun penjara. Billy Sindoro dihukum 3,5 tahun penjara, anak buahnya dihukum 3 tahun hingga 1,5 tahun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.