BPS Anggap Kebebasan Sipil Turun Akibat Ancaman

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto serta Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti di kantor BPS Indonesia, Pasar Baru, Jakarta, 15 Maret 2018. TEMPO/Lani Diana

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto serta Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti di kantor BPS Indonesia, Pasar Baru, Jakarta, 15 Maret 2018. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil penelitian teranyar mereka terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Hasilnya, indeks kebebasan sipil menurun. Dua indikator yang menunjukan penurunan adalah adanya ancaman atau penggunaan kekerasan.

    “Aspek kebebasan sipil juga menurun, dan ini perlu menjadi perhatian karena ada indikasi bahwa ancaman atau penggunaan kekerasan dari masyarakat kepada masyarakat menunjukkan peningkatan,” tutur Kepala BPS, Suhariyanto, di kantornya, Jalan Dr Sutomo, Jakarta, Senin 29 Juli 2019.

    Indeks demokrasi di Indonesia, pada tahun 2018 masih masuk dalam kategori sedang dengan angka 72,39 persen. Angka ini naik 0,28 persen dari tahun 2017. Indeks ini dibentuk oleh tiga aspek: lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik.

    Aspek kebebasan sipil saat ini berada pada angka 78,46 persen. Turun dari 78,75 persen di tahun 2017. Aspek ini sempat memasuki kategori baik (di atas 80 persen) pada periode 2009-2011 dan tahun 2014-2015. Adapun mencapai titik terendahnya pada tahun 2016.

    Dari sepuluh indikator, terdapat dua yang menunjukkan penurunan indeks. Yakni: ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat sebesar 82,35 persen, turun dari 90,26 persen di tahun sebelumnya; dan ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat sebesar 45,96 persen, turun dari 51,47 di tahun sebelumnya.

    BPS memisahkan antara ancaman atau penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Dua indikator yang sama sebelumnya, dengan subjek pemerintah menunjukkan hasil ada peningkatan indeks, atau lebih baik dari tahun 2017.

    Suhariyanto menduga, hal tersebut ditengarai oleh pemilu 2019. Menurutnya polarisasi yang meruncing pada pemilu lalu, menimbulkan gesekan antar masyarakat, yang menyebabkan potensi-potensi kekerasan.

    “Saya lihat kemarin dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini agak panas terutama karena munculnya hoax yang tidak bertanggung jawab, hingga di lapisan bawah pun terjadi friksi-friksi,” tuturnya.

    Dalam penghitungan IDI, BPS menggunakan metode empat sumber data yaitu; review surat kabar lokal; review dokumen (Perda, Pergub, dll); focus group discussion; dan wawancara mendalam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.