PDIP Utamakan Harmoni Koalisi dalam Penyusunan Paket MPR

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggelar konferensi pers di Kebagusan, Jakarta pada Rabu, 17 April 2019. TEMPO/Dewi

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggelar konferensi pers di Kebagusan, Jakarta pada Rabu, 17 April 2019. TEMPO/Dewi

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menyebut partainya mengincar kursi ketua majelis permusyawaratan rakyat (MPR). Kendati demikian, ujar Eva, PDIP mengutamakan harmoni Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dalam penyusunannya paket MPR.

    PDIP akan mengambil posisi tersebut hanya jika disetujui bersama oleh koalisi. "Kalau memang semua menghendaki PDIP sebagai ketua MPR, maka kami ambil," ujar Eva saat dihubungi Tempo pada Senin, 29 Juli 2019.

    Posisi Ketua MPR menjadi incaran semua partai yang lolos ke parlemen. Posisi ini dinilai sangat strategis mengingat di periode parlemen mendatang karena direncanakan akan ada amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali wewenang MPR menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Selama ini, PDIP yang paling getol menyuarakan dua hal tersebut. Hal tersebut diakui Eva Sundari.

    "Memang PDIP yang paling getol, bahkan kami sudah menyiapkan berbagai strategi agar isi GBHN maupun pengelolaan revisi amandemen dan pembentukan GBHN bisa lancar," ujar Eva.

    Saat ini, PDIP masih dalam posisi menunggu titik temu di antara pimpinan parpol dan kelompok DPD RI untuk menyepakati komposisi pimpinan MPR. “Kami berharap, pada akhirnya pemilihan pimpinan MPR dapat diputuskan dengan cara musyawarah-mufakat, bukan dengan voting" ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah lewat keterangannya pada Ahad, 21 Juli 2019.

    PDIP memberi sinyal terbuka kepada partai non-koalisi, seperti Gerindra yang ingin menjadi Ketua MPR. "PDIP siap mendukung calon Ketua dan para Wakil Ketua MPR yang memiliki kesamaan visi, misi dan agenda MPR selama lima tahun ke depan,” ujar Basarah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.