Jokowi: Saya akan Senang Hati Menerima Baiq Nuril

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham Yasonna Laoly (kiri) berbincang bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka (kanan) dan Baiq Nuril usai melakukan pertemuan di Kemenkumham, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019. Demi memperjuangakan amnesti terkait kasus yang menimpanya, Baiq harus menemui beberapa petinggi lembaga mulai dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga DPR. ANTARA

    Menkumham Yasonna Laoly (kiri) berbincang bersama anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka (kanan) dan Baiq Nuril usai melakukan pertemuan di Kemenkumham, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019. Demi memperjuangakan amnesti terkait kasus yang menimpanya, Baiq harus menemui beberapa petinggi lembaga mulai dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga DPR. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberian amnesti bagi Baiq Nuril Maknun. Jokowi menyampaikan ia siap jika Nuril juga ingin bertemu dengannya.

    “Diatur saja. Saya akan dengan senang hati menerima,” ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019, seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.

    Sebelumnya, Jokowi telah menandatangani Keppres tersebut pagi ini. “Tadi pagi Keppres untuk Ibu Baiq Nuril sudah saya tanda tangani. Jadi, silakan Ibu Baiq Nuril kalau mau diambil di Istana, silakan. Kapan saja sudah bisa diambil,” katanya.

    Baiq Nuril adalah seorang staf tata usaha (TU) di SMAN 7 Mataram yang divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta rupiah lantaran dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia dianggap bersalah karena menyebarkan percakapan asusila kepala sekolah SMA 7 Mataram, Haji Muslim.

    Nuril merekam ucapan bosnya lantaran tidak nyaman sekaligus untuk menjadi bukti guna menampik tuduhan bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan kepala sekolah tersebut. Rekaman itu kemudian menyebar dan Nuril dilaporkan oleh bekas atasannya tersebut.

    Hakim Pengadilan Negeri Mataram sempat menyatakan Nuril bebas dari semua tuduhan. Namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke MA. Majelis Kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni, pada 26 September 2018, kemudian membatalkan Putusan PN Mataram dan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada Baiq Nuril dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan melalui Putusan Kasasi MA RI nomor 547 K/Pid.Sus/2018.

    Nuril kemudian berusaha mendapatkan  keadilan dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Sayangnya putusan MA tentang PK Baiq yang keluar 4 Juli lalu itu kembali menguatkan putusan kasasi.

    Nuril lalu mengajukan Amnesti kepada Jokowi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah Nuril dan mengeluarkan pertimbangan bagi presiden untuk mengabulkan permohonan amnesti tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.