Zulkifli Hasan: PAN Dukung Jokowi - Ma'ruf Tanpa Minta Jabatan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum PAN Zulkifli Hasan tiba di kediaman Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2019. Hari ini tengah berlangsung sidang putusan MK perkara sengketa Pilpres.  ANTARA/Galih Pradipta

    Ketum PAN Zulkifli Hasan tiba di kediaman Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2019. Hari ini tengah berlangsung sidang putusan MK perkara sengketa Pilpres. ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya mendukung pemerintahan Jokowi - Ma'ruf tanpa syarat dan tidak pernah meminta jabatan atau posisi di dalam pemerintahan. "Kami mendoakan agar pemerintahan Jokowi - Ma'ruf sukses, tidak ada syarat-syarat dan tidak meminta-minta jabatan," kata Zulkifli di kompleks DPR, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019.

    Zulkifli mengatakan bahwa Pemilu 2019 telah usai, dan pelaksanaan pemilu anggota legislatif dan Pemilu Presiden 2019 merupakan aktivitas biasa yang dilakukan sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk kembali ke pekerjaannya masing-masing dan bersatu merajut Merah Putih. "Kita bersatu kembali menjahit Merah Putih, kita dukung dan doakan Jokowi - Ma'ruf agar sukses," ujarnya.

    PascaPemilu 2019, menurut dia, kerja sama antarpartai politik sangat dimungkinkan, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) karena untuk mengusung pasangan calon kepala daerah harus didukung koalisi partai.

    Zulkifli mengatakan bahwa Indonesia yang menganut sistem multipartai, tidak mungkin tidak bekerja sama dalam tiap momentum politik. "Misalnya, saya mengusung kepala daerah, harus kerja sama. Oleh karena itu, kita jaga hubungan baik, pasti ada kerja samanya," kata Ketua Umum DPP PAN itu.


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penularan Covid-19 Menurun di 2 dari 7 Provinsi, PPKM Diperpanjang 14 Hari

    Penurunan penularan Covid-19 terjadi di 2 dari 7 provinsi yang menerapkan PPKM. Pemerintah memperpanjang PPKM selama 2 minggu.