FPI Belum Dapat Surat Rekomendasi Kementerian Agama

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sabri Lubis dalam demonstrasi bertajuk Halalbihalal Akbar Persaudaraan Alumni 212 di kawasan Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juni 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sabri Lubis dalam demonstrasi bertajuk Halalbihalal Akbar Persaudaraan Alumni 212 di kawasan Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juni 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan berkas persyaratan perpanjangan izin organisasi Front Pembela Islam atau FPI masih kurang lengkap.

    "Mereka sudah menyerahkan beberapa persyaratan yang ditetapkan, tapi masih ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi," kata Soedarmo kepada Tempo, Senin, 29 Juli 2019.

    FPI saat ini tengah mengajukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), menyusul telah berakhirnya masa berlaku izin organisasi tersebut per 20 Juni 2019.

    Untuk memperpanjang izinnya sebagai ormas, FPI harus menyerahkan 20 item persyaratan. Sejumlah syarat itu antara lain surat keterangan tidak berafiliasi dengan partai politik, alamat dan foto kantor sekretariat, surat keterangan bahwa kantor FPI milik sendiri atau sewa, melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga alias AD/ART, dan surat pernyataan pengurus.

    Soedarmo mengatakan, persyaratan yang belum lengkap di antaranya surat rekomendasi dari Kementerian Agama dan kelengkapan anggaran dasar dan rumah tangga. Sebagai organisasi keagamaan, FPI wajib mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Agama sebagai syarat mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT).

    Adapun susunan AD/ART organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu belum lengkap karena belum ada tanda tangan pengurus. Soedarmo mengatakan Kemendagri telah menyurati FPI untuk segera melengkapi persyaratan perpanjangan izin ormas. "Makanya kami sampaikan kepada FPI melalui surat bahwa agar FPI melengkapi persyaratan yang masih belum lengkap," ujar Soedarmo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.