Pengamat Menilai Menteri-menteri Berikut Ini Harus Dipertahankan

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kedua kiri) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ketiga kanan), Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (kiri) dan Walikota Bengkulu Helmi Hasan (kedua kanan) meninjau kawasan permukiman nelayan tepi air di kampung nelayan Sumber Jaya, Bengkulu, Bengkulu, Jumat, 15 Februari 2019. Peninjauan tersebut untuk memastikan penataan kawasan permukiman tepi air di Bengkulu. ANTARA/David Muharmansyah

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kedua kiri) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ketiga kanan), Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (kiri) dan Walikota Bengkulu Helmi Hasan (kedua kanan) meninjau kawasan permukiman nelayan tepi air di kampung nelayan Sumber Jaya, Bengkulu, Bengkulu, Jumat, 15 Februari 2019. Peninjauan tersebut untuk memastikan penataan kawasan permukiman tepi air di Bengkulu. ANTARA/David Muharmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Jember Hermanto Rohman menilai beberapa menteri yang memiliki rekam jejak kerja baik dan prestasi masih perlu dipertahankan dalam Kabinet Kerja Jilid II oleh presiden terpilih Joko Widodo. "Tidak semua jabatan menteri harus diisi oleh orang baru," katanya di Kabupaten Jember, Minggu, 28/7.

    Beberapa kalangan, kata dia, berpendapat bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan menteri yang layak dipertahankan.Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi ucapan selamat pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disela mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 12 Februari 2018. Sri Mulyani Indrawati, mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit. TEMPO/Subekti

    Selain itu, Hermanto mewanti-wanti, bahwa beberapa jabatan menteri harus diisi orang profesional, seperti menteri luar negeri, menteri keuangan, dan menteri koordinator bidang perekonomian. Alasannya, jabatan menteri di posisi tersebut membutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya.

    Hermanto melihat posisi Menteri Dalam Negeri akan menjadi rebutan partai politik karena posisinya cukup strategis untuk memperkuat basis di tingkat pemerintah daerah. "Namun masing-masing partai juga akan mengkalkulasi untuk mendapatkan jabatan menteri satu dengan menteri lainnya," kata akademisi FISIP Universitas Jember itu.

    Dia mengakui partai politik punya nilai tawar untuk mendapatkan jatah menteri. Namun parpol harus mampu menawarkan figur baru yang memiliki kemampuan sesuai harapan Jokowi.

    Ia berharap partai politik mampu menggali kadernya yang belum muncul di permukaan dan menghadirkan orang-orang baru yang bisa membuat gebrakan dan terobosan. "Meskipun figur yang ditawarkan bukan kader partai, mereka punya afiliasi politik dengan kepentingan parpol dan bisa bersinergi dengan Jokowi," tutur dia.

    Hermanto menilai tekanan politik yang dilakukan parpol pendukung kepada Presiden Jokowi dalam pengisian jabatan menteri selalu ada. Namun, dia mengingatkan, penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden. jadi, kata dia, parpol tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh dan hanya sebatas mengusulkan saja.

    Ia berharap calon menteri yang disodorkan partai politik mampu memenuhi ekspektasi masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi selama lima tahun ke depan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.