Soal Kesiapan Mengisi Kabinet Jokowi, Ini Suara Muhammadiyah

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) bersama Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menghadiri resepsi milad satu abad Madrasah Mu'allimin Mu'allimaat Muhammadiyah Yogya, 6 Desember 2018. Tempo / Friski Riana

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) bersama Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menghadiri resepsi milad satu abad Madrasah Mu'allimin Mu'allimaat Muhammadiyah Yogya, 6 Desember 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan organisasinya menyerahkan soal komposisi menteri di kabinet periode mendatang kepada presiden terpilih Joko Widodo. Namun, dia menegaskan, Muhammadiyah siap menyerahkan kadernya mengisi kursi kementerian tertentu dalam kabinet Jokowi tersebut.

    "Sehubungan dengan adanya berita yang menyebutkan Muhammadiyah siap mengisi enam kursi di Kabinet, PP Muhammadiyah menyampaikan pendapat tersebut merupakan pendapat pribadi," kata Mu'ti di Jakarta, Sabtu, 27/7. Dia mengatakan kabar soal preferensi kursi menteri di kabinet Jokowi itu bukan sikap dan pandangan PP Muhammadiyah.

    Muhammadiyah, kata dia, tidak memiliki preferensi di kementerian tertentu. "Dalam menyusun kabinet, Muhammadiyah percaya bahwa Presiden Joko Widodo akan senantiasa berpegang teguh pada undang-undang, mengedepankan kompetensi, meritokrasi dan loyalitas kepada bangsa dan negara," kata dia.

    Dia mengatakan jika Presiden mengakomodasi partai pendukung dalam jajaran kabinet agar semua tetap diletakkan sesuai kriteria di atas. Menurut dia, wajar saja jika di banyak aspirasi dari masyarakat terkait komposisi kabinet.

    Akan tetapi, kata dia, komposisi kabinet sepenuhnya terpulang kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. "Menteri bukanlah representasi ormas atau parpol, tetapi pembantu presiden yang harus setia kepada bangsa dan negara, bukan partai atau golongan tertentu," kata dia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.