KIK Berebut Ketua MPR, Bamsoet Anggap Perlu Ketegasan Jokowi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kiri) dan Utut Adiyanto (kanan) memperkenalkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia terpilih, Destry Damayanti (kedua kanan) saat Rapat Paripuna ke-23 Masa Persidangan V Tahun 2018-2019  di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 25 Juli 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Pimpinan DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kiri) dan Utut Adiyanto (kanan) memperkenalkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia terpilih, Destry Damayanti (kedua kanan) saat Rapat Paripuna ke-23 Masa Persidangan V Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 25 Juli 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi perlu bertindak langsung di tengah perebutan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di internal partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

    "Untuk meredakan ketegangan di koalisi, perlu ketegasan Presiden Jokowi, termasuk dalam pengaturan posisi strategis di MPR," ujar Bambang Soesatyo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta pada Ahad, 28 Juli 2019.

    Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, hingga saat ini Partai Golkar selaku partai pemilik kursi terbanyak kedua di parlemen, masih merasa paling pantas mendapatkan kursi Ketua MPR. Di lain sisi, ujar dia, PKB bahkan PDIP sekalipun juga dinilai mengincar posisi yang sama karena secara aturan memang tidak ada larangan partai pemenang menduduki kursi Ketua DPR dan MPR.

    "Untuk itu, dengan pengalaman dan kebijaksanaannya, saya yakin Pak Jokowi dapat menyelesaikannya dengan elegan, karena kesolidan koalisi sangat penting di bagi kesuksesan pemerintahan ke depan," ujar Ketua DPR RI ini.

    Sebelumnya, terjadi pertemuan antara empat ketua umum partai KIK, yakni Nasdem, Golkar, PKB dan PPP di DPP NasDem Gondangdia, Jakarta pada Rabu lalu. Namun, pertemuan itu tidak melibatkan perwakilan PDIP. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait paket MPR.

    Dua hari kemudian, terjadi pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Usai pertemuan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Partai Gerindra dan PDIP memiliki sejumlah garis politik dan konsep politik yang sama dengan Partai Gerindra, sehingga membuka peluang kerjasama dengan Gerindra di parlemen lewat paket MPR. Dua agenda ini menimbulkan spekulasi telah terjadi perpecahan dalam tubuh koalisi Jokowi.

    Jokowi menampik berbagai spekulasi tersebut dan mengatakan situasi internal koalisi partai politik pendukung pemerintah tetap solid. Ia membantah ada perpecahan atau konflik di antara partai pendukung. "Koalisi tetap rukun-rukun saja. Lebih solid dari yang sebelumnya," kata dia Jokowi dalam acara pembubaran TKN Jokowi-Ma'ruf di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.