TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi berpendapat wajar saja jika partainya masih menginginkan kursi Jaksa Agung. Alasannya, Nasdem memiliki pengalaman menduduki pos itu. "Sekiranya Nasdem masih melihat pos Kejagung, itu wajar saja. Toh Nasdem sudah berpengalaman di situ," kata Taufiqulhadi kepada Tempo, Ahad, 28 Juli 2019.
Jaksa Agung H.M. Prasetyo sebelumnya merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Nasdem. Namun dalam pelbagai kesempatan, Prasetyo mengklaim sudah keluar dari partai bentukan Surya Paloh itu.
Meski begitu, Taufiqulhadi menampik isu bahwa kursi Jaksa Agung ini menjadi sumber ketegangan antara Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Komunikasi masih berlangsung dengan intensif hingga sekarang.” Antara pimpinan kedua DPP juga masih berlangsung komunikasi seperti biasa.
Isu ketegangan ini merebak seiring dua pertemuan berbeda yang digelar Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Rabu, 24 Juli lalu. Megawati menjamu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumahnya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
Di waktu hampir bersamaan, Surya Paloh bersantap siang bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Dua hari sebelumnya di lokasi yang sama, Surya Paloh menerima tiga ketua umum partai koalisi Jokowi, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa.
Seorang sumber di internal koalisi Jokowi mengatakan ketegangan Nasdem dan PDIP sebenarnya sudah terjadi sejak 2014. Keduanya sama-sama mengincar posisi Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM. "Mungkin dianggap sebagai posisi terhormat, punya power dalam penegakan hukum," kata sumber itu.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan tak ada manfaatnya partai berebut jabatan di kabinet. Dia mengatakan jabatan di kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Andreas yakin banyak pihak yang akan menentang jabatan strategis, misalnya Jaksa Agung, dimanfaatkan untuk kepentingan politik. "Saya yakin, rakyat Indonesia juga menentang jabatan seperti Jaksa Agung untuk kepentingan politik," kata Andreas.
