Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengenang Kudatuli : Mimbar Bebas, Setan Gundul dan Bentrokan

Reporter

image-gnews
Pengurus DPP PDI Perjuangan mendatangi kantor Komnas Hak Asasi Manusia di Jakarta, 26 Juli 2018, untuk berdialog tentang kasus 27 Juli 1996. AMSTON PROBEL
Pengurus DPP PDI Perjuangan mendatangi kantor Komnas Hak Asasi Manusia di Jakarta, 26 Juli 2018, untuk berdialog tentang kasus 27 Juli 1996. AMSTON PROBEL
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Catatan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu masih ada. Sebanyak lima orang yang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang dalam peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal peristiwa Kudatuli. Kasus 23 tahun silam ini tak kunjung terungkap.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, setelah pengaduan dari sejumlah petinggi PDIP tahun lalu, lembaganya masih melanjutkan pengusutan dengan menemui kembali penasihat hukum dan perwakilan korban. Komnas HAM meminta tambahan berkas-berkas administrasi dan bukti-bukti penguat untuk membantu penyelidikan kepada DPP PDIP. “Tetapi sampai saat ini belum dilengkapi,” ujar Beka kepada Tempo pada Kamis, 25 Juli 2019.

Bukti tambahan yang diminta itu, kata Beka, berupa kronologi peristiwa terkait korban yang mengadu, surat-menyurat yang dilakukan oleh korban, penasihat hukum dan bukti-bukti penguat lain. Tambahan berkas ini telah diminta Komnas HAM kepada PDIP sekitar tiga bulan yang lalu. “Komnas HAM belum bisa menelusuri lagi kasus ini karena bahannya sangat minim,” ujar Beka.

Di pihak lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya masih tetap mempercayakan penuntasan kasus ini pada Komnas HAM. Ketika ditanya ihwal berkas-berkas tambahan yang diminta Komnas, Hasto menyebut lembaga tersebut semestinya bergerak aktif. “Mereka bisa mencari bukti-bukti,” ujar Hasto saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta pada Jumat malam, 26 Juli 2019.a

Ali Husen 43 Tahun, Ketua Forum Nasional 27 Juli 1996. Kader PDI Posko Jakarta Barat, korban kerusuhan 26 Juli 1996 yang pernah ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Tempo/Dewi Nurita

Di tengah saling lempar arang, korban kerusuhan 27 Juli 1996 terus menagih hak mereka. Hidup selama 23 tahun dalam bayang-bayang stigma PKI, membuat Ketua Forum Komunikasi Kerukunan 123 (FKK 124)-Korban 27 Juli 1996, Ali Husen tak berhenti menuntut penuntasan kasus Kudatuli.

“Kami hanya ingin nama kami direhabilitasi, karena kami itu sampai saat ini dicap PKI, pelaku makar. Kami punya hak untuk hidup bermasyarakat,” ujar Ali saat ditemui Tempo di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 26 Juli 2019. Ali merupakan salah satu dari 124 orang yang diamankan aparat ketika peristiwa itu. Ali sempat ditahan di Rutan Pondok Bambu selama sekitar empat bulan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

2 jam lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

Bambang Pacul mengaku belum ada arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai cagub Jateng.


MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

17 jam lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.


Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

18 jam lalu

Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama di Bulan Suci Ramadhan, Ps. Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta menggelar acara Berbagi Takjil di CBD Puri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Maret 2024.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

19 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

19 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

PKB berharap PDIP dapat bergerak ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

21 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

1 hari lalu

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra berbicara kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

MKMK memutuskan Hakim Saldi Isra tidak melanggar kode etik atas dugaan terafiliasi PDIP.


Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

1 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

Kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Lumajang dipastikan bertambah menjadi 11 dalam Pemilu 2024 ini. Sementara PKB dan PDIP tetap.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

1 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

2 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto menyebut adanya operasi politik untuk mengecilkan suara PPP di Pemilu 2024. Hasto juga memberi sinyal kembali berkoalisi dengan PPP.