TEMPO.CO, Jakarta - Forum Nasional 27 Juli 1996 mendesak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP periode 2019-2024.
"Kami, Forum Nasional 27 Juli 1996, meminta dalam Kongres ke-5 PDIP harus menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP karena beliau merupakan tokoh reformasi bangsa Indonesia," ujar Fahrudi, tokoh PDIP, di depan Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat pada 27 Juli 2019. Ia menuturkan, PDIP memiliki peran penting dalam sejarah reformasi Indonesia.
Guru Besar Ilmu Politik Salim Haji Said memprediksi, dalam kongres PDIP yang akan digelar di Bali pada 8-10 Agustus mendatang, tidak akan ada perebutan posisi ketua umum. Yang bakal terjadi, kata dia, adalah perebutan posisi selapis di bawah ketua umum, yakni ketua harian. Pembentukan struktur baru yakni ketua harian atau wakil ketua umum memang tengah menjadi wacana di kongres PDIP mendatang.
Menurut Salim, kursi ketua umum tidak akan diperebutkan karena sejumlah DPD PDIP sudah menyebut tetap menginginkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum untuk periode selanjutnya. "Jadi yang akan terjadi adalah kompetisi merebut ketua harian dan yang berpotensi, hampir semua anak-anaknya Mega," ujar dia, Sabtu, 22 Juni 2019.
Politikus senior PDIP, Pramono Anung mengklaim seluruh kader menginginkan Megawati tetap memimpin partai berlambang banteng itu. Dalam kongres mendatang, ujar Pramono, akan membahas ihwal wacana penambahan posisi baru dalam struktur di DPP PDIP, seperti ketua harian dan wakil ketua umum.
ANDITA RAHMA | DEWI NURITA
