Wagub Jabar Apresiasi Turunnya Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menghadiri rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Tasikmalaya dalam rangka peringatan hari jadi Kab. Tasikmalaya ke-387, Jumat (26/07/19). (dok Pemprov Jabar)

    Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menghadiri rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Tasikmalaya dalam rangka peringatan hari jadi Kab. Tasikmalaya ke-387, Jumat (26/07/19). (dok Pemprov Jabar)

    INFO NASIONAL — Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengapresiasi  penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.  

    "Tentu ini bagus dan saya lihat saat ini semakin maju," kata Uu usai menghadiri rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Tasikmalaya dalam rangka peringatan hari jadi Kab. Tasikmalaya ke-387, Jumat, 26 Juli 2019.  

    Pada 2017, angka kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya mencapai 183.350 jiwa atau 10,84 persen. Sedangkan, pada 2018, angka kemiskinan menjadi 172.410 jiwa atau 9,85 persen.

    Menurut Uu, penurunan angka kemiskinan Kab. Tasikmalaya terjadi karena kesejahteraan masyarakat di Tatar Sukapura meningkat. Infrastruktur Kabupaten Tasikmalaya membaik, seperti kondisi jalan, jembatan, dan ketersediaan air irigasi. 

    Selain itu, Kabupaten ini juga telah menjadi Kota Layak Anak. Predikat tersebut disematkan oleh Pemerintah Pusat. “Terus tingkatkan terutama bidang pendidikannya, kesehatan masyarakat, dan pariwisata agar dimaksimalkan," katanya.

    Meski demikian, Uu mengingatkan, masih banyak tantangan pembangunan yang akan dihadapi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, peringatan hari jadi Kabupaten ini harus  menjadi momentum untuk terus meningkatkan kinerja, prestasi di berbagai bidang, dan menjaga persatuan. “Semoga jadi kabupaten terbaik di Jawa Barat," ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.