Kilas Balik Penyerbuan Kantor PDI, Peristiwa Kudatuli

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah simpatisan PDIP melakukan aksi teatrikal memperingati tragedi 27 Juli 1996 di depan kantor lama partai tersebut di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7). Foto: ANTARA/Andika Wahyu

    Sejumlah simpatisan PDIP melakukan aksi teatrikal memperingati tragedi 27 Juli 1996 di depan kantor lama partai tersebut di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7). Foto: ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Besok, 27 Juli 2019 adalah tahun ke23 tragedi 27 Juli 1996 atau dikenal dengan sebutan Kudatuli. Peristiwa itu bermula dari dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang diduduki Ketua Umum PDI Kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri.

    Penyerbuan ini diduga kuat melibatkan unsur militer, Komando Daerah Militer Jaya. Saat itu, pemerintahan Soeharto tidak memberi restu pada PDI pimpinan Megawati.

    Dugaan keterlibatan tentara ini menguat setelah pengakuan dari Yorrys Raweyai, yang kala itu aktif di Pemuda Pancasila (PP). Politikus Partai Golkar ini ditahan polisi setelah kejadian itu karena terbukti mengerahkan massa PP "untuk mengamankan lingkungan" kantor PDI pimpinan Megawati. Pengerahan itu, kata Yorrys, dilakukannya atas perintah Asisten Intelijen Kodam Jaya, Kolonel Haryanto.

    Tak lama setelah Yorrys ditahan, salah seorang pengacaranya melemparkan bola panas. "Mustahil Kolonel Haryanto meminta Yorrys tanpa ada perintah atasan," kata dia sebagaimana dikutip dari Majalah Tempo edisi 24 April 2000. Meski tidak menyebut nama, tudingan itu tepat mengarah kepada Sutiyoso, yang kala itu menjabat Panglima Kodam Jaya. Benar saja, akhir 2004, polisi menetapkan Sutiyoso sebagai tersangka.

    Dalam insiden yang menyebabkan lima orang meninggal dunia ini, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bawahan Sutiyoso tak luput dari pemeriksaan polisi walau hanya berstatus sebagai saksi. Namun, pemeriksaan terhadap SBY di tengah pertarungan pemilu presiden melahirkan tudingan bahwa ada nuansa politis dalam kasus ini. Sebab, SBY adalah pesaing Megawati dalam Pemilihan Presiden 2004.

    Hingga saat ini, keterlibatan SBY dalam tragedi 27 Juli tidak pernah lagi dibicarakan. Dalam wawancara Majalah Tempo pada Juli 2018, SBY menilai Kudatuli harus dilihat dalam konteks yang luas, dari aspek politik dan keamanan. Menurut dia, tahapan demi tahapan harus dilihat utuh, mulai dari Kongres Medan yang memenangkan Soerjadi hingga tokoh-tokoh besar yang waktu itu terlibat.

    Selain itu, kasus ini harus dilihat secara objektif dan dengan akuntabilitas yang tinggi. Bahwa saat itu, ada pejabat yang meminta pemerintah dan ABRI untuk menyelesaikan konflik antara Soerjadi dan Megawati. "Tanpa melihat itu, akan banyak pelaksana di lapangan yang menjadi tersangka, sedangkan tokoh-tokohnya justru tidak tersentuh," kata SBY.

    SBY mengatakan bahwa proses penyelesaian kasus 27 Juli atau Kudatuli sedang berjalan dan selayaknya dibiarkan berjalan secara normal. "Dengan catatan, hukum jangan hanya melihat apa yang terjadi pada hari itu, tapi secara kontekstual."

    ANDITA RAHMA | MAJALAH TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.