Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beda Sikap PKS, PAN dan Demokrat Tangapi Hubungan Gerindra - PDIP

Reporter

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat berbeda sikap dalam menanggapi makin mesranya hubungan Partai Gerindra dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PKS berkukuh tetap menjadi partai oposisi dan berharap Gerindra juga tetap bersamanya menjadi oposisi. Sedangkan PAN dan Demokrat membuka peluang bergabung atau bekerja sama dengan pemerintah.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan para pendukung Prabowo berharap adanya pergantian presiden. Saat harapan itu kandas karena pasangan Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno dikalahkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, harapan itu beralih menjadi keinginan supaya Prabowo memimpin partai oposisi. Mardani yakin Prabowo memahami keinginan para pendukungnya, meskipun hubungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan makin mesra dalam beberapa hari terakhir.

"Kami yakin Pak Prabowo akan tetap menjadi oposisi," kata Mardani kepada Tempo, Kamis, 25 Juli 2019.

Rabu lalu, Prabowo mengunjungi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Prabowo datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Adapun Megawati didampingi Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Puan Maharani, dan Muhammad Prananda Prabowo.

Dalam pertemuan itu mereka berbincang sambil menikmati nasi goreng buatan Megawati. Seusai pertemuan, Prabowo mengirim lukisan Bung Karno naik kuda untuk Megawati. Megawati mengatakan berencana mengundang Prabowo untuk hadir dalam Kongres V PDI Perjuangan yang bakal digelar di Bali, Agustus nanti. Megawati juga menyatakan bersedia menjadi perantara jika Prabowo hendak bertemu lagi dengan Presiden Jokowi.

Mardani mengklaim tidak mempersoalkan pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Namun ia menyayangkan sikap Prabowo yang tidak kunjung menyatakan sikap tegas untuk menjadi oposan. Ia berharap Gerindra tidak tergoda dengan adanya tawaran kursi kabinet sehingga memilih bergabung dengan koalisi partai pemerintah. "Malu kalau saya. Sudah kalah, minta-minta," ucapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar, mengatakan semua partai politik memiliki hak untuk menentukan sikap politiknya, termasuk memilih untuk menjadi oposisi atau sebaliknya. Seperti halnya Partai Demokrat yang membuka peluang bergabung dengan pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Renanda mengklaim partainya telah mendapat tawaran dari Presiden Jokowi melalui Agus Harimurti Yudhoyono. Rencananya, pada awal Agustus nanti, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, bakal bertemu dengan Presiden Jokowi. “Untuk membahas tawaran koalisi yang pernah dijanjikan Jokowi kepada Demokrat,” ujar Renanda, Kamis, 25 Juli 2019.

Sedangkan Ketua Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, menyatakan mengapresiasi pertemuan Prabowo dengan Megawati. Menurut dia, pertemuan tersebut bisa makin memulihkan kembali sikap politik publik yang sempat terbelah saat pemilihan presiden. “Bagus. Sekeras apa pun persaingan, kalau pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh bersilaturahmi, insya Allah tidak ada apa-apa,” ucapnya. Namun ia enggan berkomentar mengenai gagasan masuknya Gerindra ke koalisi partai pemerintah. "Soal koalisi lain lagi.”

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Edhy Prabowo, mengatakan pertemuan antara Prabowo dan Megawati adalah salah satu upaya mendinginkan suhu politik pasca-pemilihan umum. Sebelum bertemu dengan Megawati, Prabowo pun sudah bertemu dengan Presiden Jokowi di gerbong kereta MRT pada 13 Juli lalu.

"Kondisi bangsa terbelah dua pilihan. Bagaimana dua pilihan ini kembali rukun tidak sporadis pecah, akhirnya jadi hal lebih berat kita tangani ke depan," kata Edhy, kemarin. Sedangkan mengenai kemungkinan bergabungnya Gerindra ke koalisi partai pemerintah, “Gerindra belum memutuskan.”

BUDIARTI UTAMI PUTRI | AVIT HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

2 jam lalu

Capres Terpilih Prabowo Subianto, datang ke St. Regis Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 17.19 WIB, didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

AHY menyebut Partai Demokrat telah berhasil mencapai misi besar atau utamanya dalam memenangkan Pilpres 2024.


Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

3 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

5 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

5 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

6 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

PKS menganggap penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.


Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

6 jam lalu

Anggota komisi III DPR fraksi PDI P Arteria Dahlan tertidur saat sidang putusan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Dalam putusannya, MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhannya dan tetap menggunakan proporsional terbuka untuk pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Para Caleg Populer PDIP Kehilangan Kursi di DPR: Arteria Dahlan, Johan Budi sampai Kris Dayanti

Beberapa caleg petahana dari PDIP gagal lolos ke Senayan, padahal nama mereka begitu populer. Selain Kris Dayanti dan Arteria Dahlan, siapa lagi?


Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

9 jam lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Masuk Bursa Pilkada Jawa Tengah, Bambang Pacul Tunggu Arahan Megawati

Bambang Pacul mengaku belum ada arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai cagub Jateng.


Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

10 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

PKS mengungkapkan sejumlah alasan menolak pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang.


RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?

10 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?

RUU DKJ disahkan, apakah Gibran akan punya kewenangan besar di kawasan aglomerasi?


MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

1 hari lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.