Soal Cak Imin Ketua MPR, PKB akan Ikut Kesepakatan Koalisi Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar membuka acara peringatan hari lahir partainya ke-21, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juli 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar membuka acara peringatan hari lahir partainya ke-21, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juli 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang melepas kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat khususnya Ketua MPR. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid mengatakan, partainya mengutamakan kesepakatan dalam koalisi pengusung Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

    "Asal kesepakatan, selama ini PKB ikut dengan kesepakatan dalam koalisi Pak Jokowi," kata Jazilul di Komplek Senayan, ketika ditanya apakah mereka legawa jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tak mendapatkan kursi ketua MPR pada Kamis, 25 Juli 2019.

    Menurut Jazilul, koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin akan membicarakan agenda penyusunan paket pimpinan MPR terlebih dahulu. Sebagai catatan MPR saat ini telah menyepakati amandemen terbatas terkait kewenangan majelis dalam menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

    Setelah ada kesepakatan soal agenda, kata dia, barulah akan dibicarakan siapa sosok yang paling pas untuk menempati posisi ketua. Jazilul pun mengklaim PKB tak ngotot dalam mengincar kursi ketua MPR.

    "Buat PKB soal posisi itu bukan tempat untuk ngotot-ngototan, dan bukan tempat untuk deal-dealan, yang penting apa yang bisa disumbangkan," ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam sejumlah kesempatan blak-blakan menginginkan kursi ketua MPR. Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan Muhaimin juga melakukan lobi-lobi politik untuk mendapatkan posisi itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.