Menkominfo Digugat ke PTUN Terkait Seleksi Anggota KPI

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia di Komisi I DPR, Rabu, 10 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Suasana uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia di Komisi I DPR, Rabu, 10 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI periode 2019-2022. Gugatan dilayangkan oleh Supadiyanto, salah satu calon anggota KPI periode 2019-2022 yang sebelumnya mengikuti proses seleksi.

    "Kami memasukkan gugatan terhadap Kemenkominfo RI tentang penetapan 34 calon anggota KPI pusat 2019-2022," kata Supadiyanto melalui pesan kepada Tempo, Kamis, 25 Juli 2019.

    Supadiyanto menerangkan, melalui gugatan tersebut dia berharap Menteri Kominfo tak sewenang-wenang dan melanggar regulasi dalam proses seleksi anggota KPI. Dia juga meminta Presiden Joko Widodo menunda penerbitan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KPI Pusat 2019-2022 pada 27 Juli mendatang.

    "Kami berharap juga agar Presiden RI sebagai representasi pemegang pucuk kepemimpinan dalam struktural eksekutif secara arif dan bijaksana agar menunda penerbitan Keppres tersebut," kata akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Yogyakarta ini.

    Supadiyanto sebelumnya juga melaporkan sejumlah kejanggalan yang dialaminya dalam proses seleksi calon anggota KPI kepada Ombudsman Republik Indonesia. Polemik ini bermula ketika pada Maret lalu beredar 27 nama calon anggota KPI yang lolos seleksi oleh Panitia Seleksi untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat.

    Nama Supadiyanto termasuk dalam daftar tersebut. Namun Kementerian Kominfo membantah daftar itu. Pada 19 Juni 2019, keluar daftar berisi 34 nama calon anggota yang lolos mengikuti fit and proper test yang diumumkan oleh Komisi I DPR. Nama Supadiyanto dan sejumlah calon hilang dari daftar itu.

    Ombudsman RI sebelumnya menyatakan bahwa telah terjadi maladministrasi dalam proses seleksi yang dilakukan Pansel. Namun dalam keterangannya seusai bertemu Komisi I DPR, komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan lembaganya tak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses seleksi.

    Proses seleksi calon anggota KPI ini juga dipertanyakan oleh sejumlah pegiat penyiaran. Pegiat Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, Muhammad Heychael misalnya, melayangkan permintaan keterbukaan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kominfo dan DPR.

    Heychael meminta dibukanya hasil penilaian oleh Pansel; penelusuran rekam jejak para calon, termasuk data dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan hasil rapat dengar pendapat antara Pansel dan Komisi I DPR pada Mei dan Juni lalu.

    Plt Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengaku belum mengetahui ihwal adanya gugatan tersebut. "Saya belum baca gugatannya, malah baru tahu," kata dia ketika dimintai tanggapan, Kamis, 25 Juli 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.